Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi XI di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta. Adapun agenda rapat kali ini membahas mengenai evaluasi Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 kepada badan usaha milik negara (BUMN).

Terjadi momen lucu ketika Menteri Sri Mulyani memulai membacakan laporan terkait alokasi bantuan pendanaan PMN 2020. Saat merincikan perusahaan-perusahaan BUMN yang mendapatkan suntikan modal, tiba-tiba salah satu anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Misbakhun memotong penjelasan Menteri Sri Mulyani.

Hal itu dilakukan Misbakhun, lantaran ada salah satu perseroan yang menerima PMN 2020 terdengar asing bagi dia. BUMN tersebut adalah PT PANN (Persero).

"Saya interupsi, saya ingin tahu PT PANN ini apa Bu? Saya baru denger ini persero PT PANN," ujar Misbakhun memotong penjelasan Menteri Sri Mulyani, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Mendengar pernyataan tersebut, Menteri Sri Mulyani pun juga mengaku baru mendengar dan mengetahui adanya BUMN tersebut. Namun, Bendahara Negara itu mencoba menjelaskan mengenai latar belakang dari PT PANN itu.

"PT PANN ini Pengembangan Armada Niaga Nasional. Saya juga baru dengar sih Pak. Saya juga belum pernah denger ini PT ini," ujar Menteri Sri Mulyani.

Meski tak populer ternyata BUMN tersebut sudah cukup lama berdiri, yaitu sejak 1974. Perseroan tersebut memiliki usaha telekomunikasi navigasi maritim dan jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim seperti membuat facial monitoring system, monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long range identification dan tracking national data center.

Dikutip dari laman resminya, PT PANN didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan di bidang Pengembangan Armada Komersial Nasional.

Pendirian PT PANN (Persero) juga menjadi mandat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Dokumen Repelita II menyatakan, pemerintah membentuk sebuah BUMN yang bertanggung jawab untuk membiayai dan mengembangkan armada komersial nasional.

Menteri Sri Mulyani Sayangkan 7 BUMN Masih Rugi Usai Diberikan PMN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode 2015-2018 belum berjalan optimal. Hal itu tercermin dari adanya tujuh BUMN yang masih saja mengalami kerugian pada 2018.

Menteri Sri Mulyani merincikan secara tren kinerja keuangan BUMN penerima PMN sejak 2015 dan 2016 masing-masing mengalami pencapaian sama. Pada periode itu, dari beberapa BUMN yang disuntik modal pemerintah, masing-masing sebanyak 33 perusahaan BUMN mengalami keuntungan dan 8 mengalami kerugian.

Pada 2017 kemudian, tren kerugian BUMN mengalami penurunan dengan banyaknya perseroan yang mengalami keuntungan. Adapun pada periode itu hanya 3 BUMN yang mengalami kerugian sementara 38 BUMN tercatat hasil positif.

Namun pada 2018, Bendahara Negara itu menyayangkan lantaran BUMN yang mengalami kerugian kembali naik sebanyak 7 perusahaan. Sementara yang mengalami keuntungan sebanyak 34 perseroan.

"Kerugian pada tujuh BUMN yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT Power Solution Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," katanya dalam rapat di Komisi XI, di DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Menteri Sri Mulyani menyampaikan, kerugian terjadi pada tujuh BUMN itu juga bukan tanpa sebab. Misalnya saja, untuk PT Krakatau Steel beban keuangan selama kontruksi menjadi salah satu penyebab utama perseroan itu mengalami kerugian.

Kemudian untuk Perum Bulog sendiri, Menteri Sri Mulyani mencatat, terdapat kelebihan pendapatan atas penyaluran rasta sehingga Bulog harus melakukan pembenahan koreksi pendapatan di 2018. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh PT Dirgantara Indonesia yakni akibat adanya pembatalan kontrak dan order tidak mencapai target.