Merdeka.com - Rapat Kerja Komisi VII DPR menyetujui peningkatan tarif dasar listrik sebesar 15 persen tahun depan bertahap per triwulan. Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengaku pada dasarnya kebijakan tersebut cukup berat. Iealnya jangan sampai membebani pelaku industri.

Untuk persoalan ini, Hidayat menyebutkan bahwa Indonesia bisa mencontohkan pemerintah China yang memberi insentif pengurangan tarif di saat industri dalam negerinya sedang sehat.

"Di China tarif buat industri bisa lebih rendah dari konsumsi rumah tangga untuk merangsang pertumbuhan, di sini malah naik terus," ujarnya selepas mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (19/9).

Berdasarkan rencana Kementerian ESDM, kenaikan tarif bakal dirasakan oleh pelanggan di atas 1.200 watt. Padahal mayoritas pelanggan kapasitas itu adalah pelaku industri skala menengah dan besar.

Keputusan ini bakal berlaku efektif per Januari 2013. Pengguna listrik rumah tangga 1300 VA hingga pelanggan premium 6.600 VA mengalami kenaikan bervariasi antara Rp 729 hingga Rp 814 per kwh.

Menperin berharap persentase peningkatan tarif harus diawasi dan dibagi rata dengan sektor lain.

"TDL itu kalau tidak bisa dihindari jangan dibebankan semua ke sektor industri, sektor non-industri juga harus kena, ya gapapa, tapi (industri) kita lagi berkompetisi global, orang kayak saya harus teriak-teriak terus," ujar Hidayat.

Saat ini subsidi listrik dipatok Rp 78,63 triliun. Pemerintah dan DPR masih akan membahas 3 poin lain yaitu penjulan listrik dengan pertumbuhan 9 persen dengan volume 182,28 Twh, Biaya Pokok Penyediaan seperti susut jaringan (losses) 8,5 persen, BPP Tenaga Listrik Rp 212,07 triliun atau Rp 1.163 per kWh, Revenue Requirement dengan margin usaha 7 persen dan BPP+Margin Rp 226,91 triliun.