Merdeka.com - PT Freeport Indonesia setuju perjanjian pengusahaan tambangnya di ubah dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Kontrak Karya jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus, jadi posisi negara lebih kuat. Freeport akui posisi negara," jelas Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin saat di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/6).

Menurutnya, perubahan ini menjamin kepastian hukum bagi Freeport. Sebab, berdasarkan itu, pemerintah bisa mempercepat pengeluaran keputusan perpanjangan kontrak Freeport.

"Kalau ini terjadi pemutusan, akan ganggu iklim politik, stabilitas ekonomi Indonesia dimata regional akan rusak. Kami sebagai investor nggak ingin itu terjadi."

Selama ini, pengusahaan tambang Freeport berdasarkan kontrak karya yang akan berakhir pada 2021. Berdasarkan itu, Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak dua tahun sebelum jatuh tempo, yaitu pada 2019.

Celakanya, Freeport harus segera membangun tambang bawah untuk menggantikan tambang terbuka yang bakal habis kandungan mineralnya pada 2017.

Sebagai jalan keluar, pemerintah menawarkan Freeport perubahan dari kontrak karya menjadi IUPK. Dengan begitu, pemerintah bisa memutuskan perpanjangan kontrak Freeport tahun ini.

"Untungkan bagi pebisnis. Bisa beri kontribusi ke negara. Freeport dalam hal ini, akan menuju ke rezim IUPK."