Merdeka.com - Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19 mengungkapkan masih terus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan rapid test ketika hendak bepergian. Sebab, kebijakan Menteri Kesehatan yang menyatakan penggunaan rapid test hanya untuk situasi khusus, menuai berbagai respon di masyarakat.

"Itu masih dikomunikasikan. Tapi intinya begini, bahwa rapid test itu kan sebagai sebuah screening awal apakah orang memiliki potensi virus covid-19 atau tidak. Tetapi memang masih dibahas lebih lanjut teman-teman di tim pakar mengenai kebijakan dari Kementerian Kesehatan," ujar Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Sonny Harry B Harmadi , Rabu (9/9).

"Dan saya yakin apa yang menjadi masukan dari atau arahan pekerjaan dari Kementerian Kesehatan tadi sudah dipertimbangkan dengan sangat matang," sambung dia.

Sonny mengungkapkan, dengan adanya rapid test mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Di mana dengan hasil yang menyatakan non reaktif sebagai syarat melanjutkan perjalanan, maka bisa dipastikan seisi ruangan atau moda transportasi sehat.

"Sebenarnya dengan adanya rapid test itu memberi rasa aman dan nyaman bagi para penumpang sehingga di transportasi umum khususnya di penerbangan, orang merasa aman setelah rapid test dan dinyatakan non aktif maka mereka merasa penumpang lainnya juga seperti itu," kata dia.

Rapid Tes Masih Wajib Untuk Perjalanan

Kementerian Kesehatan melalui juru bicara Achmad Yurianto memastikan RDT atau Rapid Diagnostic Test masih menjadi syarat wajib pelaku perjalanan. Hal itu sekaligus membantah kabar yang beredar Menkes Terawan Agus Putranto mencabut aturan rapid test sebagai syarat perjalanan.

Kabar itu berhembus berdasarkan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/3020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Berdasarkan adanya informasi terkait pencabutan syarat Rapid Diagnostic Test (RDT) bagi pelaku perjalanan, bersama ini kami sampaikan sanggahan," kata Yurianto dalam keterangannya, Selasa (8/9).

"Penggunaan rapid test tetap dilakukan pada situasi tertentu seperti dalam pengawasan pelaku perjalanan," sambungnya.

Yuri memastikan SE MENKES NO HK.02.01/MENKES/382/2020 masih berlaku. Dalam pedoman itu mengatur tentang Prosedur Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com