Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri terkejut mendengar kabar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kasus restitusi pajak PT Bank Central Asia Tbk. Jika sangkaan komisi antirasuah itu untuk kejadian pada 2003, Chatib menilai itu di masa kepemimpinan Boediono.

"Oh iya? Kapan? Tanya KPK lah (detailnya). Saya tidak bisa menjawab," ujarnya di kantornya, Jakarta, Senin (21/4).

Karena terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak, menkeu membenarkan kemungkinan KPK bakal memeriksa beberapa pejabat anak buahnya.

Dia menyerahkan semua proses penyidikan kepada penegak hukum. "Nanti kita lihat. Kalau (karena kasus)  dirjen pajak, pasti ada (pemeriksaan). Kita lihat saja, itu urusan KPK kan," ucap Chatib.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua BPK Hadi Purnomo sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang terkait keberatan pajak. Hadi saat ditemui terpisah mengaku baru mengetahui ditetapkan tersangka dari tayangan televisi.

Awal mula kasus ini terjadi 17 Juli 2003, Bank Central Asia (BCA) mengajukan keberatan restitusi pajak Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH Ditjen Pajak. Keberatan itu awalnya ditolak oleh Direktur PPH.

Di sinilah diduga Hadi memainkan peran sebagai Dirjen Pajak, dengan meloloskan permintaan BCA. Sementara beberapa bank lain dengan kasus yang sama ditolak permohonannya. Kerugian negara ditaksir Rp 370 miliar.

Hadi dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.