Kasus Jiwasraya dan Bumiputera Dituding Runtuhkan Kredibilitas OJK
Merdeka.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS, Hidayatullah, menyatakan kasus gagal bayar klaim yang menimpa perusahaan asuransi Jiwasraya dan Bumiputera telah menghilangkan kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Seperti yang diketahui, OJK menjadi pihak yang turut bertanggung jawab terhadap Jiwasraya dan Bumiputera dalam bentuk pengawasan.
"Dengan terbukanya masalah industri keuangan kita di bidang asuransi, sesungguhnya ini sudah menghilangkan kredibilitas OJK," ujar Hidayatullah di Gedung DPR, Selasa (22/1).
Hal ini diperparah dengan 'kekuatan' OJK yang dinilai tak kunjung dimunculkan untuk mengatasi masalah likuiditas Jiwasraya dan Bumiputera. Bahkan, Hidayatullah mengusulkan agar ada lembaga lain yang memeriksa kinerja pengawasan dari OJK.
OJK Janjikan Peningkatan Pengawasan
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menanggapi, OJK telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana mestinya. Dirinya berujar akan meningkatkan pengawasan, belajar dari pengalaman.
"Pengawasan akan terus kamu tingkatkan, belajar dari pengalaman yang lalu kami akan perbaiki," tutur Wimboh.
Beberapa waktu lalu, Komisi XI DPR mengusulkan agar OJK dibubarkan dan tugas serta fungsinya dikembalikan ke Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan OJK dianggap lalai dan gagal menangani kasus Jiwasraya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan Asuransi Ini Cairkan Klaim Nasabah Rp258 Miliar Sepanjang 2023
Pemenuhan klaim tutup usia kepada ahli waris nasabah senilai Rp1,5 miliar jadi bukti konsistensi perusahaan asuransi.
Baca SelengkapnyaData Terbaru: 7 Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Khusus OJK
Ogi menuturkan, pengawasan khusus dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
Baca SelengkapnyaOJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan
Purbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaPimpinan Bank Pelat Merah Bobol Uang Rp7,7 M, Cairkan Klaim Asuransi Debitur yang Sudah Meninggal
JPU menjelaskan terdakwa menyalahgunakan dana klaim asuransi atas debitur yang sudah meninggal dunia.
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaSEMENIT PAHAM: Elektabilitas 3 Cawapres Terbaru, Siapa Bikin Untung dan Buntung Capresnya?
Mahfud MD, Gibran Rakabuming dan Muhaimin Iskandar. Kira-kira, siapa ya yang paling tinggi menambah elektabilitas capresnya?
Baca SelengkapnyaOJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaPremi Asuransi Kendaraan Listrik Lebih Mahal dari Kendaraan Bensin, Begini Penjelasan OJK
Pemegang polis kendaraan listrik mengeluh karena biaya premi lebih mahal dari kendaraan konvensional.
Baca Selengkapnya