Merdeka.com - Mayoritas perusahaan di bidang mineral dan tambang disebut-sebut telah menyepakati klausul renegosiasi kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun tidak demikian dengan dua perusahaan tambang besar yakni PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Dua perusahaan tambang yang menginduk ke Amerika Serikat ini masih ngotot minta dispensasi pada pemerintah untuk mengizinkan mereka mengekspor bahan mentah pada 2014. Padahal, jelas-jelas permintaan dua perusahaan tambang ini tak sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Kedua perusahaan mengaku keberatan jika harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Indonesia. Alasannya, pengolahan bahan tambang di dalam negeri tidak mendatangkan keuntungan, bahkan cenderung merugikan perusahaan. Bukannya mendesak, pemerintah justru membela Freeport dan Newmont.

Direktur Jenderal Mineral dan Bahan Tambang Kementerian ESDM Thamrin Sihite sempat menyatakan tidak ada sanksi tegas bagi Freeport dan Newmont jika belum melaksanakan proses hilirisasi bahan mentah tambang di dalam negeri di 2014.

Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan memberi kebijakan khusus bagi perusahaan asal Amerika Serikat itu. Freeport bakal diberi keleluasaan jika terbukti tak mampu mengolah tembaga dan emas mereka di dalam negeri.

"Ada fleksibilitas lah, tapi selalu dasar saya undang-undang," kata Thamrin beberapa waktu lalu.

Benar saja, pemerintah membuktikan janjinya pada Freeport dan Newmont. Di saat perusahaan tambang lain ditekan untuk tunduk pada UU Minerba, perlakuan tersebut tidak diterapkan pada Freeport dan Newmont. Kondisi ini seolah makin menegaskan kuatnya dominasi perusahaan asing di Indonesia.

Dengan dalih Undang-Undang, Menteri ESDM Jero Wacik menuturkan, permintaan dispensasi dari Freeport dan Newmont harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR. "(Kelonggaran buat Freeport dan Newmont) belum diputuskan, karena ini menyangkut UU minerba, tidak bisa kami saja yang melakukannya, harus konsultasi dengan DPR," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/11).

Menguatkan pernyataan Jero Wacik, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, bagi pemerintah, Freeport dan Newmont sudah menunjukkan niat baik membangun smelter. Namun, soal pemberian izin khusus, itu soal lain.

"Kalau Newmont, Freeport, mereka sudah punya smelter, hanya 30 persen (dari total kapasitas produksi), dalam UU tidak diatur berapa persen, maka menteri ESDM akan membahas bersama dewan," kata Hatta.

Hatta mengaku tak berwenang memutuskan permohonan dispensasi yang disampaikan perusahaan tambang asing itu. Namun, pemerintah akan memfasilitasi pengajuan dispensasi ini. Pemerintah telah menyiapkan tim khusus untuk membahas permohonan Freeport dan Newmont dengan DPR. Hatta menugaskan Jero Wacik selaku Ketua Harian Tim Renegosiasi Kontrak Karya untuk membicarakan hal ini pada DPR.

"Soal keputusan (kelonggaran untuk Freeport dan Newmont) sudah diserahkan kepada menteri teknis," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/11).

Jero pun menyatakan bakal secepatnya mengagendakan pertemuan dengan Komisi VII DPR soal permintaan Freeport dan Newmont.