Karen mundur, bos RNI minta tak ada lagi intervensi
Merdeka.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sudah resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya yang sudah dipegang selama sekitar 6 tahun. Per 1 Oktober 2014 Karen bakal meninggalkan kursi orang nomor satu di Pertamina.
Sesama bos perusahaan pelat merah, Dirut PT Rajawali Nusantara (RNI) Ismed Hasan Putro ikut angkat bicara soal mundurnya Karen. Dia mengaitkan dengan intervensi dalam tubuh perusahaan-perusahaan BUMN.
"Saya hargai mundurnya Bu Karen karena memang perusahaan BUMN banyak intervensi, memang harus memiliki daya tahan, harus bisa melindungi negara juga," ujarnya di Gedung RNI, Jakarta, Selasa (19/8).
Intervensi datang dari pemerintah pusat, DPR, dan instansi lainnya. Dia pun berharap ada perubahan dalam manajemen pengelolaan perusahaan BUMN. "Ya ke depannya, janganlah ada intervensi dari istana, parlemen dan instansi-instansi," harapnya.
Perusahaan BUMN harus memiliki daya tahan yang kuat, khususnya jajaran direksi. Kalau pun ada persoalan lebih baik ditangani langsung kementerian terkait.
"Langsung kalau ada masalah biarkan menghadap Menteri BUMN," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana Respons Isu Menkeu Sri Mulyani Mundur: Tujuannya Goyang Pemerintah yang Sudah Baik
Menkeu Sri Mulyani dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju disebut-sebut akan mundur
Baca SelengkapnyaRektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP
Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Anies-Cak Imin Bongkar Temuan Intervensi Bansos di Balik Tingginya Suara Prabowo-Gibran
Timnas AMIN mengungkapkan temuan intervensi program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Bantah Penunjukkan Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim Terkait Isu Menteri Mundur
Surat penunjukkan Menlu ad interim itu ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan mulai berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN: Intervensi Kekuasaan dalam Pilpres 2024 Ancam Keutuhan Bangsa
sikap kenegarawanan Presiden serta netralitas alat-alat negara tak bisa ditawar
Baca SelengkapnyaWakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tindak Tegas OPM: Semakin Didiamkan Kedaulatan Negara Dipertaruhkan
Tewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.
Baca SelengkapnyaMuhadjir: Terlalu Muskil Kunker Jokowi Bagikan Bansos Bisa Pengaruhi Suara Nasional
Muhadjir juga menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos.
Baca SelengkapnyaDinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut
AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya
Panglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca Selengkapnya