Merdeka.com - Pemerintah diyakini bakal menolak keinginan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk meminta jatah pengelolaan Blok Mahakam sebesar 19 persen. Sebab itu melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015

"Kan maksimumnya Kaltim hanya boleh sepuluh persen," kata Direktur Pertamina Dwi Soetjipto saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Selasa (30/6).

Dwi tak bisa memastikan apakah kengototan Kaltim meminta jatah lebih itu lantaran didesak oleh mafia. Namun, dia mengungkapkan kemungkinan itu bisa terjadi.

"Saya nggak bisa kasih komentar apakah seperti itu, tapi kan kalau yang kemungkinanan seperti itu ada," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menduga ada dua hal mendasari kengototan Awang Faroek mendapatkan 19 persen saham Blok Mahakam. Pertama, desakan pemburu rente ingin memperoleh keuntungan dari peningkatan kepemilikan saham Kaltim di Blok Mahakam.

Kedua, nota kesepahaman antara Pemprov Kaltim dengan perusahaan swasta terkait pendanaan di Blok Mahakam yang diteken pada 2010. Padahal, kerja sama tersebut bakal menurunkan keuntungan pemda dari Blok Mahakam sekitar 60 persen-75 persen.

"Sehingga pemberlakuan Permen ESDM No.15/2015 merupakan langkah tepat untuk mencegah kerugian tersebut," ungkapnya.