Kalau Jokowi belum tanda tangan, dana hibah MRT tak cair

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dana hibah proyek mass rapid transit (MRT) tidak bisa dicairkan apabila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak menandatangani surat kontrak proyek tersebut. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

"Sebenarnya bukan soal MRT nya, kalau ada hibah dari pemerintah pusat ke daerah itu ada pertanggungjawaban dari pimpinan daerah. Jadi (hibah belum cair) bukan karena MRT nya," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono, saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/4).

Menurutnya, surat pertanggungjawaban mutlak harus ada apabila dana hibah ingin dicairkan. "Kalau hibahnya itu ada memang perlukan surat pertanggungjawaban. Itu saja. Jadi bukan karena MRTnya," tuturnya.

Marwanto menegaskan peraturan itu berlaku untuk seluruh pencairan hibah ke semua daerah sehingga pemimpin daerah harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan. "Pokoknya itu salah satu persyaratan untuk pencairan hibah. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. MRT Jakarta, Dono Boestami menyebutkan, untuk pembangunan MRT tahap I yaitu dari Lebak Bulus hingga Bunderan HI telah disiapkan anggaran sebesar 125 miliar yen. Dana tersebut adalah utang dari pihak JICA (Japan International Cooperation Agency). Pembangunan tahap 1 ini juga disebut dengan koridor selatan-utara dengan panjang lintasan 15,2 kilometer.

Dono memaparkan, awalnya pemerintah menandatangani pemberian utang sebesar 40 miliar yen dengan pihak JICA. Namun akhirnya dana tersebut ditambah sekitar 75,128 miliar yen, sehingga totalnya mencapai 125 miliar yen. JICA memberi pinjaman dengan suku bunga pinjaman di bawah 1 persen dan tenggang waktu selama 40 tahun.