Merdeka.com - Perusahaan tambang, PT Newmont Nusa Tenggara(PTNNT) secara resmi mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor mineral pada the International Center for the Settlement of Investment Disputes.

Langkah Newmont ini dikhawatirkan bakal diikuti perusahaan tambang besar lainnya yakni PT Freeport Indonesia. Pemerintah berharap Freeport tidak latah mengajukan gugatan ke arbitrase internasional.

Sebab, langkah itu justru membuat pemerintah berpikir bahwa Freeport juga tidak punya itikad baik menghargai proses renegosiasi kontrak karya yang sedang dibahas bersama.

"Saya berharap tidak. Kalau seandainya mereka melakukan seperti itu, mereka memperlihatkan itikad tidak baik," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung di kantornya, Rabu (2/7).

Sejauh ini, kata dia, Freeport masih tenang dan tidak ada indikasi membawa persoalan larangan ekspor konsentrat ke pengadilan internasional. "Freeport saja masih tenang-tenang. Jadi tidak masalah kalau Freeport," ucapnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya masalah yang dikeluhkan Newmont tidak terlalu besar dibanding Freeport. Dia menjelaskan, Newmont mengajukan gugatan karena tidak mampu membangun pabrik pengolahan sendiri. Newmont menggandeng Freeport untuk membangun smelter.

"Begitu Freeport tidak jadi, otomatis dia juga tidak jadi. sesimpel itu saja," katanya.

CT sapaan akrabnya menuturkan, Newmont tidak membangun smelter sendiri karena kapasitas produksinya kecil. Jauh di bawah Freeport.

"Keekonomianya kurang makanya kita permudah asal betul-betul dan ada perjanjian tertulis dan berikan uang jaminan," tegasnya.

Sekadar diketahui, larangan ekspor bahan mineral mentah dijadikan alasan Newmont mengajukan gugatan ke arbitrase internasional. Menurut Newmont, mengakibatkan kegiatan produksi di tambang Batu Hijau berhenti dan menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan PTNNT, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Mereka berkilah, pengenaan ketentuan baru terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga harusnya dimulai Januari 2017, sesuai kontrak Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda.