Merdeka.com - Pemerintah menyatakan, jika nantinya kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan, bantuan langsung tunai (BLT) belum tentu diberikan kepada masyarakat.

Pemberian BLT untuk masyarakat kecil sangat tergantung besaran kenaikan harga.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, BLT diberikan hanya jika besaran kenaikan BBM dirasa cukup tinggi. Jika kenaikannya tidak terlalu besar, pemerintah merasa cukup dengan program bantuan sosial Kementerian/Lembaga yang telah ada.

"Kalau jumlahnya tidak (tinggi) maka tidak perlu dialokasikan secara khusus karena kita sudah banyak belanja sosial," ujarnya saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/3).

Penyesuaian harga BBM ini, lanjutnya, menjadi alternatif akhir jika pembatasan konsumsi maupun pengetatan belanja dirasa tidak cukup menutup subsidi energi.

"Tentang BBM itu masih dilihat aspek fiskalnya. Bahwa harga BBM dan volume BBM cenderung membesar yang dilihat pemerintah adalah akan ada upaya pengendalian," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengaku telah mengusulkan skema pengurangan beban subsidi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Opsi tersebut diantaranya, perubahan pada harga, bukan harga serta kombinasi dari keduanya.

Pelaksana Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro, mengatakan ketiga usulan yang disampaikan pihaknya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nantinya keputusan akhir tentunya berada di tangan presiden.

"Nanti mana yang dipilih kita akan lihat. Tapi kita sudah sampaikan ada tiga opsi yang memungkinkan untuk dilakukan dengan tentunya pro and cost-nya ya," kata Bambang.