Merdeka.com - Penyatuan sistem perizinan usaha sudah dijalankan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dinilai belum bermanfaat. Pengusaha masih sulit mendapatkan surat izin tempat usaha (SITU).

"Fakta di lapangan, mengurus SITU tidak selesai dalam satu hari," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno, Jakarta Selatan, Selasa (28/4).

Untuk mendapatkan surat sakti itu, pengusaha diwajibkan untuk mendirikan usaha di zonasi khusus.

Wakil Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi menambahkan, lebih dari 200 pengusaha mengeluh tak bisa melanjutkan usahanya lantaran terbentur aturan zonasi tersebut.

"Sebelum ada PTSP, mereka (pelaku usaha) mau memperpanjang izin bisa-bisa saja. Tapi sekarang ada PTSP ditambah ada aturan zonasi itu, mereka jadi tidak bisa memperpanjang izin usahnya. Yang ada sekarang usaha mereka terhambat bahkan ada yang sampai merumahkan pekerjanya," jelas Nofel.

Seharusnya, lanjut Nofel, pemerintah memerbaiki tata kota lebih dulu sebelum mengeluarkan aturan soal zonasi usaha dan permukiman.

"Sektor mana yang di lapangannya sudah menjadi wilayah usaha tapi peruntukannya belum diubah ya diubah dulu," ucapnya. "Atau pemerintah mengubah, misalkan bukan dari zona wilayah melainkan dari klasifikasi usaha. Usaha mana yang diperbolehkan di daerah permukiman yang tidak menggangu lingkungan, bahkan diperbolehkan oleh tetangga. Jadi tidak dibatasi oleh zonasi wilayah."