Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kabinet SBY tak kompak dukung Ahok 'hilangkan' BBM dari Jakarta

Kabinet SBY tak kompak dukung Ahok 'hilangkan' BBM dari Jakarta Jokowi Ahok Kirab. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencari cara untuk bisa keluar atau meminimalisir kemacetan yang menjadi penyakit kronis ibu kota. Beragam cara sudah coba dilakukan, namun belum sepenuhnya berhasil. Di sisi lain, Pemprov DKI terus diingatkan pemerintah pusat soal penanganan kemacetan.

Wacana 'menghilangkan' Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Ibu Kota kembali dimunculkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama . Tahun lalu, wacana ini digulirkan Menteri BUMN Dahlan Iskan . Saat itu Dahlan punya ide menghilangkan Premium hanya di kawasan elit yang ada di Jakarta.

Tapi kali ini Pemprov DKI justru punya usul yang lebih mengejutkan. Penghapusan subsidi BBM untuk wilayah DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Ahok meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik untuk menghentikan suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di DKI Jakarta.

"Rencananya kita mau menghilangkan BBM bersubsidi dari Jakarta. Kita akan meminta kepada menteri ESDM untuk menghentikan suplai BBM bersubsidi di Jakarta," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia berharap dengan dihilangkannya BBM bersubsidi dari Jakarta akan benar-benar mengurangi kemacetan. Pasalnya program Pemerintah Pusat mengenai mobil murah yang tidak akan menggunakan BBM bersubsidi tidak terjadi di lapangan.

Ide Ahok ini mendapat tanggapan beragam. Termasuk dari pemerintah pusat. Dalam hal ini para menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Para menteri kabinet SBY - Boediono tidak sepenuhnya setuju dengan usulan Ahok menghilangkan jatah 15 juta kilo liter subsidi BBM yang tiap tahun dialokasikan untuk Jakarta. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir usulan Ahok . Merdeka.com merangkum sikap dan pernyataan para menteri terkait usulan Ahok ini. Berikut paparannya.

Jero Wacik: Niat Ahok bagus

Menteri ESDM Jero Wacik setuju menghilangkan Bahan Bahan Minyak (BBM) bersubsidi di DKI Jakarta. Tapi ide itu tetap harus dibicarakan dengan DPR.

"Menurut saya, kalau DKI bisa melakukannya, bagus. Tapi kita lihat implementasi ke rakyatnya," ujar Jero di Jakarta, Selasa (17/12).

Jero Wacik mengatakan, jika penghapusan subsidi BBM di DKI benar-benar dijalankan, itu akan berdampak besar pada pengurangan pengeluaran negara. Sebab, DKI termasuk wilayah dengan tingkat konsumsi BBM terbesar di Indonesia.

"(Perhitungannya) Pasti sangat besar karena DKI paling banyak memakan BBM," terang dia

Mantan menteri pariwisata ini mengaku belum menerima surat permohonan penghapusan subsidi BBM dari Pemprov DKI Jakarta. Jika telah menerima surat itu, dia masih harus melakukan pembahasan dengan DPR.

"Ide itu bagus, niatnya bagus, tapi kan melaksanakan itu harus rundingan dengan DPR, dan pihak lainnya. Mengurangi subsidi itu tidak bisa terus kita beli," kata dia.

MS Hidayat: Ahok berani

Menteri Perindustrian Muhammad Sulaiman Hidayat menilai rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan langkah yang berani. Dia menyatakan mendukung langkah tersebut jika benar-benar dilakukan.

"Saya anggap itu (penghapusan subsidi BBM) berani. Bilang sama Ahok (panggilan Basuki-red), itu bagus," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa (17/12).

M.S Hidayat mengatakan, langkah tersebut dapat berdampak sangat signifikan terhadap pengurangan konsumsi BBM. Dia bahkan menilai langkah Ahok juga membantu program pemerintah dalam pengurangan penggunaan BBM bersubsidi.

"Bagus, itu bantu kita. Kalau artinya pelarangan itu kalau toh valid dan bisa berlaku itu akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi," ungkap Hidayat.

Hatta sentil Ahok

Lain halnya dengan Jero Wacik dan MS Hidayat, suara keras justru keluar dari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta justru menyentil Ahok dengan mengingatkan bahwa tidak diperbolehkan pemerintah lepas tangan terhadap kehidupan masyarakat miskin.

Pemerintah sudah selaiknya membantu dengan subsidi. Dia menyarankan, jika memang Pemprov DKI Jakarta ingin menghilangkan subsidi BBM di wilayah pemerintahannya, maka harus mengalokasikan dana subsidi BBM tersebut ke sektor lain.

"Tak diberikan dalam bentuk BBM namun bentuk lain, apakah pendidikan, atau kesehatan," ujar Hatta di Jakarta, Selasa (17/12).

Hatta: Tetap ada subsidi di Jakarta

Menko Perekonomian Hatta Rajasa tidak setuju jika subsidi BBM dihilangkan tanpa skema pengalihan. Dia yakin, masih ada warga Jakarta yang membutuhkan subsidi.

"Untuk kantong-kantong yang tak mungkin didatangi oleh masyarakat yang tak membutuhkan subsidi, mungkin tak ada yang ngambil juga. Tapi tak semua masyarakat Jakarta ini mampu. Tetap harus ada subsidi," terang dia.

Hatta mencontohkan, beberapa daerah telah mampu mengalihkan subsidi energi. Menurut dia, beberapa daerah tersebut memiliki tingkat ekonomi yang tergolong mampu.

"Batam dan Tarakan yang menggunakan tarif listrik tanpa subsidi. Tapi sekali lagi saya tegaskan, masyarakat miskin harus tetap dapat subsidi walaupun bentuknya dialihkan," katanya.

Baca juga:Negara hemat Rp 15 T saat BBM bersubsidi hilang dari JakartaBBM subsidi hilang, Hatta sentil Ahok soal rakyat miskinTerjangkit penyakit subsidi BBM buat Indonesia sulit majuJero Wacik setuju ide Ahok 'hilangkan' BBM bersubsidi di DKIKonsumsi BBM subsidi turun, negara hemat Rp 1,2 T di triwulan IV

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Beda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan

Beda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo Bela Jokowi Disebut Tak Bisa Kerja: Siapa Sih yang Mau Dengar Ahok Sekarang?

TKN Prabowo Bela Jokowi Disebut Tak Bisa Kerja: Siapa Sih yang Mau Dengar Ahok Sekarang?

TKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo

Terungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo

Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.

Baca Selengkapnya
AHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol

AHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol

belum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.

Baca Selengkapnya
Ahok Sebut Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, TKN: Biar Masyarakat yang Menilai

Ahok Sebut Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, TKN: Biar Masyarakat yang Menilai

Kubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Penjelasan BUMN Soal Ahok & Said Aqil Tak Perlu Mundur dari Kursi Komisaris Usai Dukung Paslon Seperti Abdee Slank

Penjelasan BUMN Soal Ahok & Said Aqil Tak Perlu Mundur dari Kursi Komisaris Usai Dukung Paslon Seperti Abdee Slank

Hal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya