Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan surat edaran kepada instansi dan pelaku usaha, bahwa tanggal pelaksanaan pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 merupakan hari libur. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.5/MEN/VI/2014.

Dengan demikian, setiap kantor atau pabrik yang mewajibkan pekerjanya masuk pada saat pencoblosan, wajib memberikan uang lembur dan hak-hak lainnya, sebagaimana ketentuan dalam hari libur nasional lainnya.

"Buruh yang bekerja pada tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (7/7).

Menteri akrab disapa Cak Imin itu berharap perusahaan dan instansi lainnya memprioritaskan pemenuhan hak politik para pekerja. Bahkan, kalau memang tidak memungkinkan diliburkan, maka pengusaha wajib mengatur jam kerja supaya para buruh tetap bisa mencoblos.

"Apabila pekerja harus bekerja pada tanggal pemungutan suara, maka pengusaha harus mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya," ucap Cak Imin.

Merujuk Kepmenakertrans Nomor 102/MEN/VI/2004, untuk sebuah instansi dengan masa kerja 6 hari per pekan, maka uang lembur yang wajib diberikan untuk pekerjaan tambahan di hari libur bervariasi antara dua kali hingga empat kali lipat upah bulanan per jam. 

Cak Imin mengingatkan ketetapan 9 Juli 2014 sebagai hari libur sudah mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2014. Surat edaran itu sudah ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, serta asosiasi Pengusaha seperti APINDO, dan pimpinan serikat pekerja se-Indonesia.