Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilihan presiden. Dengan terpilihnya mantan Walikota Solo, banyak harapan pada pemerintahan mendatang.

Pengamat BUMN, Said Didu mengatakan pemerintah baru berkewajiban untuk membersihkan intervensi pada BUMN. Sebab, selama ini masyarakat mengenal BUMN ini sebagai biang keladi timbulnya korupsi.

"BUMN harus semakin dibersihkan, intervensi-intervensi selalu muncul di dalam BUMN. Ada 10 pihak yang biasanya selalu melakukan intervensi ke BUMN," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (23/7).

Menurutnya, ke sepuluh pihak ini, menyebabkan BUMN tidak kunjung bersih. Mereka-mereka inilah juga yang menyebabkan BUMN tidak mampu bersaing dengan negara lain. "Pertama, penguasa ini dalam artian bukan hanya pemerintahan saja. Kedua, orang-orang sekitar yang menjadi tim sukses. Ketiga, pemerintah daerah. Keempat, pesaing bisnis BUMN. Kelima, DPR. Keenam, pihak luar negeri. Ketujuh, oknum media. Kedelapan, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kesembilan, orang-orang internal di dalam Kementerian BUMN dan terakhir orang-orang sekitar direksi-direksi BUMN,"  katanya.

Jokowi dan Jusuf Kalla diharapkan dapat menempatkan posisi-posisi orang yang tepat dan bersih untuk menduduki kursi-kursi di perusahaan BUMN. "Harus betul-betul yang jelas, dapat melawan intervensi, memiliki integritas dan keberanian," ungkapnya.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini mempercayai pemerintahan baru ini dapat memposisikan beberapa orang yang anti korupsi. "Saya percaya pak Jokowi dan JK dapat mempunyai target yang jelas. Bukan hanya itu, juga harus memberikan sanksi hingga reward untuk semua level di BUMN," katanya.