Jokowi tak singgung rencana hapus raskin penyebab beras mahal

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kompak menyebut harga beras naik gara-gara kebijakan pemerintahan Jokowi-JK berencana menghapus beras miskin (raskin) dan diganti subsidi langsung berupa e-Money.

Rencana itu membuat penyaluran raskin bulan November 2014 sampai Januari 2015 terlambat diberikan ke masyarakat. Akibatnya, terjadi kekosongan 700.000 ton raskin selama tiga bulan. Ini membuat perburuan beras di pasar semakin banyak sehingga harga naik.

Namun, Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung soal rencana penghapusan raskin di balik kenaikan harga beras. Presiden juga tidak mau buru-buru menyebut adanya aksi mafia beras.

"(Penyebab) banyak. Ada masalah panen terlambat. Pasokan atau suplai yang sedikit terlambat dan ketiga ada ketidaknormalan distribusi. Kita tidak ngerti ada permainan atau tidak, ini msh dicari. Kalau pasokan, terus," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (2/3).

Pemerintah sudah menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan 300.000 ton raskin disebar ke seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengendalikan harga beras.

"Ini kita perlu waktu ya karena ini distribusi yang kita arah di Cipinang itu distribusinya belum sampai ke pedagang lebih kecil lagi, Jadi menunggu barang minggu ini. Tapi di Cipinang sudah turun 700-an tolong dicek," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron melihat, melambungnya harga beras disebabkan rencana pemerintah menghapus beras miskin dan diganti dengan subsidi langsung berbentuk uang elektronik atau e-Money.

"Beras merupakan komoditas yang sangat sensitif. Isu-isu itu jangan terlalu dilontarkan oleh pejabat. Salah satunya soal isu raskin (beras miskin) dihapus yang bakal diganti dengan e-money, ini berimplikasi (kenaikan harga). Karena pelaku beras akan menahan berasnya," ujar dia dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).

Senada dengan DPR, pengamat pertanian Khudori juga menyebut rencana pemerintahan Jokowi- JK menghapus beras miskin (raskin) dan menggantinya dengan subsidi langsung berupa e-money, sebagai akar persoalannya.

"Raskin terlambat dibagikan karena katanya mau diganti e-money. Padahal itu (raskin) jadi sandaran hidup 15,5 juta masyarakat miskin," ujar dia.

Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Bapokstra) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Robert J Bintaryo menuturkan, gejolak harga beras terjadi karena keterlambatan dan kurangnya pasokan beras untuk rakyat miskin (raskin).

"Beras raskin itu untuk 15,5 juta jiwa. Dan itu terlambat dibagikan pada bulan November-Desember. Sehingga jika itu tidak tersedia mereka tentu akan masuk ke pasar," kata Robert.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty tidak membantah, kenaikan harga beras secara psikologis dipengaruhi isu penghapusan raskin yang diubah dalam bentuk uang elektronik (E-Money).

Dengan rencana tersebut, penyaluran raskin sebesar 230.000 ton menjadi tidak tersalurkan pada November dan Desember 2014.

Pemerintah baru menugaskan Bulog untuk menyalurkan raskin kembali pada 1 Februari 2015. Dengan demikian, ada jeda waktu satu bulan pada Januari 2015 setelah penghentian raskin pada November dan Desember 2014.

"Jadi 700.000 ton kosong selama tiga bulan. Pemerintah baru 1 Februari 2015 menugaskan Bulog untuk Operasi Pasar melalui satgas," jawabnya.