Merdeka.com - Saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo melarang pembelian kapal buatan luar negeri.

"Tidak boleh lagi pesan ke luar, buat apa pesan ke luar negeri kalau dalam negeri bisa bikin," tegas Jokowi saat silaturahmi dan dialog dengan pelaku industri galangan kapal di PT Anggrek Hitam, Batam, Kepri, Minggu (21/6).

Ketua Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan,‎ kebijakan Jokowi perlu didukung selama berpihak pada kepentingan, keberadaan dan kemampuan galangan pembangunan kapal nasional. Karena itu, sekadar larangan saja tidak cukup. Dia menyarankan Jokowi mendorong instansi pemerintah dan TNI/Polri menggunakan kapal buatan dalam negeri. Untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Presiden Jokowi sebaiknya segera menerbitkan Perpres tentang kewajiban pembangunan kapal di galangan dalam negeri tidak terbatas pada BUMN saja, tetapi harus dilakukan oleh seluruh lembaga pemerintah, baik TNI, Polri, Sipil termasuk BUMD," kata Sofyano melalui siaran pers yang diterima merdeka.com di Jakarta, Senin (22/6).

Payung hukum mengikat itu bisa membuktikan dukungan pemerintah kepada industri galangan kapal dalam negeri agar memiliki daya saing. Dukungan lain bisa dengan kebijakan intensif berupa keringanan atau penghapusan bea masuk material impor pembangunan kapal.

"Presiden perlu pula membuat kebijakan yang mengharuskan agar pembangunan kapal-kapal untuk keperluan pertambangan dan migas wajib dan harus pula di bangun dalam negeri," jelasnya.