Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan bawahannya untuk menghitung ulang harga avtur agar dapat lebih efisien.

"Tadi baru kami rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien mana yang bisa diefisienkan, nanti segera diambil keputusan. Segera akan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2).

Sebelumnya pada Senin (11/2), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan kinerja sektor pariwisata Indonesia terganggu karena melambungnya harga tiket pesawat.

Haryadi berharap peran pemerintah untuk mengatasi monopoli Pertamina dalam menjual avtur.

Namun Presiden belum bisa menjanjikan kapan harga avtur itu akan diumumkan. "Ya setelah ada kalkulasinya kan," ungkap Presiden.

Mengenai opsi-opsi pemerintah terkait harga avtur yang tinggi sangat mengganggu industri penerbangan di Tanah Air, menurut Presiden, masih menunggu laporan resminya.

"Wong baru saya perintahkan tadi untuk melihat, membuat perhitungan, membuat kalkulasi, ada opsi-opsi seperti apa baru sampaikan kepada saya," tambah Presiden.

Pengaruh harga avtur terhadap harga tiket adalah sebesar 24 persen berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016.

Dalam kajian maskapai harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari biaya operasional, karena itu perlu ada kajian ulang terhadap komponen yang mempengaruhi tarif dasar maskapai.

Saat ini, PPN atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia juga sebesar 10 persen. Tarif PPN tersebut sudah dibebankan sejak 2003, sedangkan tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.