Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan kepada pegawai di lingkungan KKP perlu untuk ditingkatkan.

Menurut beleid itu, PNS yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. Tunjangan ini diberikan karena adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tunjangan Kinerja tidak diberikan pada PNS KKP yang tidak mempunyai jabatan tertentu. Selain itu, tunjangan juga tidak akan diberikan pada PNS KKP yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan. PNS KKP yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai juga tidak menerima tunjangan kinerja ini.

Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud berbeda setiap kelas jabatan. Misalnya, kelas jabatan terendah atau kelas 1 diberikan tunjangan kinerja sebesar Rp 1.968.000. Sedangkan kelas jabatan 2 diberikan tunjangan sebesar Rp 2.089.000. Kelas jabatan 3 diberikan tunjangan sebesar Rp 2.216.000. Tunjangan kinerja tiap kelas jabatan hingga 17 berbeda, dan tunjangan terbesar diberikan pada kelas jabatan 17 yaitu mencapai Rp 26.324.000.

"Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya," bunyi Pasal 5 ayat (1,2) Perpres tersebut seperti dikutip dari Setkab, Rabu (2/12).

Adapun Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

"Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya," bunyi Pasal 8 ayat (2) Perpres tersebut.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.