Jokowi kaget bank pembangunan daerah punya aset Rp 430 triliun
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meresmikan program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Istana Negara. Jokowi mengaku kaget dengan besarnya aset yang dimiliki BUMN termasuk BPD.
"Dua minggu lalu saya mengumpulkan direksi BUMN-BUMN yang kita miliki. Ada 143 BUMN. Malam-malam saya jumlahkan berapa sih aset BUMN kita, saya kaget. Ternyata total aset ada Rp 4.500 triliun. Tadi BPD total aset Rp 430 triliun. Ini kan sebuah kekuatan yang sangat besar, Rp 4.500 T," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana, Jakarta, Selasa (26/5).
Jokowi melanjutkan, aset tersebut bakal berlipat jika dilakukan revaluasi dan antar BUMN bisa membangun kerjasama dengan sistem holding seperti sekarang ini.
PT Semen Indonesia, setelah holding Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa gabung jadi satu dan meloncat bisa bangun pabrik di mana-mana.
"Aset lebih besar dan bisa ekspansi ke beberapa negara. Ini kekuatan. Sama juga kembali ke BPD. Saya sampaikan Pak Muliaman kita harus serius menangani BPD, ini harus serius. Kita ingin BPD kita besar ini cita-cita," jelas Jokowi.
"Kita ingin BPD kita juga lincah menangkap peluang. Jangan sampai peluang berseliweran di depan mata tidak bisa diambil BPD karena apa? Permodalannya kurang. Karena infrastruktur yang ada di daerah jumlahnya besar, rupiahnya besar sehingga BPD di daerah tak mampu tangani. Itu kalau ditangani sendiri kan punya teman-teman BPD yang lain, itu yang harus dipikirkan," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaBandara ke-25 yang dibangun pemerintah ini menghabiskan anggaran senilai Rp437 miliar.
Baca SelengkapnyaSelain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya