Jokowi-JK diminta tidak buru-buru naikkan harga BBM

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta agar tidak terburu-buru untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai masih ada beberapa upaya yang bisa ditempuh selain mencabut serta menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Pemerintah Jokowi-JK tidak perlu terlalu terburu-buru membuat kesimpulan mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM sebelum secara benar melakukan upaya mengoptimalisasi penerimaan dan efisiensi pengeluaran rutin," ujar peneliti IGJ Salamudin Daeng di Kantor IGJ, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (29/8).

Research and Monitoring Manager IGJ Rachmi Hertanti menambahkan opsi menaikkan harga BBM bersubsidi muncul lantaran dampak dari defisit neraca pembayaran akibat tingginya impor migas.

"Ini karena ketergantungan ekonomi kita pada negara asing, ini yang tidak pernah dibuka. Pencabutan subsidi ini seharusnya menjadi solusi jangka pendek. Kita menghentikan ketergantungan kita dari dana asing," jelasnya.

Rachmi melanjutkan, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK yakni penghematan anggaran serta peningkatan penerimaan pajak. Nantinya akan ada ruang bagi pemerintah untuk memberikan subsidi.

"Menggenjot penerimaan pajak bisa dilakukan dengan mendorong pengolahan di dalam negeri. Selama ini PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kita masih kecil. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian anggaran belanja itu selama ini efektif atau tidak," pungkasnya.