Merdeka.com - Pemerintah tak ingin terlalu bergantung kepada Badan Usaha Milik Negara. Maka itu, pembayaran dividen perusahaan pelat merah kepada negara bakal dipangkas.

Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015, Jakarta, Kamis (18/12).

"APBN sekarang ini jangan hanya tergantung pada pembayaran dividen BUMN, tapi dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Konsentrasi kita kan kesitu, bukan dari pembayaran dividen BUMN."

Menurut Jokowi, sudah sejak lama BUMN terbelenggu setoran dividen ke negara. Kewajiban itu membatasi kemampuan BUMN mengembangkan usaha.

"Sudah bertahun-tahun BUMN kita ini dibebani oleh dividen, sehingga mereka tidak bisa berkembang," katanya. "Biarkan dividen-dividen itu dipakai untuk berkembang lebih besar lagi, asal untuk kebaikan rakyat, kebaikan negara ini."

Secara umum, kata Jokowi, pemerintah ingin memperbaiki kinerja BUMN. Untuk itu, dia sudah mendapat berbagai masukan, termasuk mengganti pimpinan dan menempatkan orang asing di perusahaan pelat merah.

"Sekali lagi, kami ingin memperbaiki semua BUMN. Dalam rangka memperbaiki itu ada banyak jalan. Pertimbangan-pertimbangan apapun akan kami gunakan dalam rangka memperbaiki BUMN kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia."