Merdeka.com - Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyebut pemerintahan Jokowi-JK akan sulit keluar dari jeratan utang luar negeri yang sudah menggunung. Masalah ini dinilai sama beratnya dengan melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor energi.

Saat ini, lanjutnya, Indonesia tidak punya banyak uang untuk membiayai proyek pemerintah. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada peningkatan signifikan dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Indonesia.

"Masalah fundamental adalah cara pemerintah selama ini membiayai pembangunan dengan menarik pinjaman baru. Ini sama juga halnya kemandirian energi tapi tidak membangun kilang baru," ucap Dani ketika ditemui di Tebet, Jakarta, Minggu (21/9).

Menurutnya cara mengurangi ketergantungan Indonesia dari utang luar negeri adalah dengan optimalisasi tax ratio atau peningkatan pajak. Pemerintah juga harus menagih piutang pajak yang jumlahnya disebut mencapai Rp 150 triliun.

"Kemudian harus ada pembatasan penarikan utang baru pemerintah maupun swasta. Kita harus melakukan itu, UU APBN dan porsi pembayaran utang harus dibatasi," tegasnya.

Selanjutnya Jokowi juga harus melakukan restrukturisasi utang jatuh tempo. Perpanjangan masa utang pelunasan bisa memberikan waktu pemerintah membangun ekonomi tanpa utang. "Selama ini tidak ada aturan yang membatasi," tutupnya.

Sebelumnya, data Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per Juli 2014 tercatat mencapai USD 290,6 miliar atau setara dengan Rp 3.501,2 triliun. Utang ini terdiri dari utang luar negeri swasta sebesar USD 154,4 miliar dan utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 134,15 miliar.

Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) kembali berjanji tidak akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Caranya dengan melakukan pembekuan anggaran.

"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng. "Kalau utang ya dibayar," singkatnya.

Dalam postur RAPBN 2015, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih mengandalkan pinjaman alias utang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mencatat defisit 2,32 persen atau Rp 257 triliun.