Jokowi diminta tak ulangi kesalahan kemenko era SBY
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) saat ini telah mengubah nomenklatur kementerian atas susunan kabinetnya mendatang. Perubahan nomenklatur tersebut karena adanya penambahan dan penggabungan kementerian. Nantinya, kabinet Jokowi akan mempunyai komposisi empat kementerian koordinator (kemenko) dan 30 kementerian.
Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan Jokowi untuk tidak mengulangi kesalahan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana koordinasi kementerian di bawah menko tidak berjalan efektif.
"Kita kan ada menko kesra, menko perekonomian, menko polhukam pada kabinet Presiden SBY. Tapi, selama ini tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antara kemenko tersebut," ujarnya kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (25/10).
Dia mencontohkan, kemenko maritim harus bisa membuat kebijakan sinergitas sehingga tidak adanya tumpang tindih aturan. "Kita kan harus bangun sistem pemerintahan itu satu arah. Nanti satu arah itu yang bakal jadi guidance pembangunan ekonomi. Selama ini, menko itu hanya terbatas ada atau tidak ada. Karena kan prestasinya tidak ada. MP3EI saja belum jalan," kata dia.
Enny menambahkan tantangan untuk pemerintahan Jokowi-JK ke depannya adalah mengetahui terlebih dahulu fungsi kemenko maritim dan tugas-tugasnya. "Menko ini fungsinya apa nanti. Kalau tidak mampu mensinergi kebijakannya masing-masing, ini sama saja dengan kabinet sebelumnya," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJokowi Ngaku Sering Diajak Kaesang Keliling Daerah
Kemudian, Jokowi bicara mengenai ketentuan Undang-undang Pemilu yang lagi ramai baru baru ini.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya