Merdeka.com - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi merupakan salah satu pejabat yang tidak menyetujui wacana penggabungan dua kementerian yakni perdagangan dan industri. Bayu melihat terdapat sejumlah permasalahan di sektor perdagangan yang membutuhkan penyelesaian secara terfokus.

Salah satunya yakni permasalahan pengamanan perdagangan. Bayu berharap agar pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo fokus dalam tantangan tersebut. Pasalnya, tak lama lagi akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Saya enggak bosen-bosen mengatakan bahwa pengamanan perdagangan harus menjadi Direktorat Jenderal sendiri," ungkap Bayu di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

Bayu mengungkapkan, permasalahan perlindungan tersebut kini semakin bertambah kompleks. Menyusul makin banyaknya tuduhan miring pada produk Indonesia di luar negeri.

"Kita harus defense produk yang masuk ke sini (Indonesia), sementara produk kita yang masuk ke sana (negara asing) dituduh macam-macam," ungkapnya.

Bayu menilai urusan pengawasan serta pengamanan perdagangan merupakan kewenangan negara bukan independen seperti yang kini ditangani oleh KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) dan KPPI (komite pengawasan perdagangan Indonesia).

"Memang komite itu punya kelebihan, bisa independen. Tapi ini bukan masalah indepensi, tapi ini tugas negara. Seharusnya termasuk struktur yang lebih berfungsi," paparnya.

Kelemahan dari komite pengawasan, lanjut Bayu, yakni dari sisi kredibilitas SDM-nya. Dibutuhkan SDM yang terlatih guna menangani permasalahan tersebut.

"Dengan dirjen, dia punya resources yang cukup, untuk debat, perundingan, hire lawyer, perlu lebih dari sekedar pemimpin," tandasnya.