Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. Di dalamnya termasuk rencana pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) butuh dana lebih dari Rp 5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan.

‎Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas, Dedy S Priatna menjelaskan, dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah butuh anggaran sekitar Rp 5.519 triliun‎. Besarnya anggaran itu tidak bisa hanya mengandalkan uang negara atau APBN. Pemerintah sekaligus menegaskan butuh dukungan swasta untuk mewujudkan itu.

Dari data Bappenas, perkiraan sumber pendanaan berasal dari APBN hanya 40,14 persen atau sebesar Rp 2,215 triliun. Sebesar 9,88 persen dari APBD atau senilai Rp 543 triliun. Sekitar 19,32 persen dari peran BUMN atau senilai Rp 1,06 triliun, dan dukungan swasta 30,66 persen senilai Rp 1,69 triliun.

"Perlu dukungan pembiayaan dari swasta, termasuk dari luar negeri, dan juga melalui BUMN," kata Dedy di Jakarta, Jumat (21/11).

Dedy mengklaim, rencana pembangunan ini sudah sesuai arahan Jokowi dalam program Nawacita. Utamanya memajukan sektor maritim, sesuai visi-misi pemerintahan Jokowi-JK.

Proyek Tol laut, kata dia, menjadi prioritas. Dia menjelaskan, pembangunan tol laut, infrastruktur kemaritiman dan perhubungan laut membutuhkan dana mencapai Rp 900 triliun.