Jokowi bisa mulai reformasi birokrasi dari pengelolaan APBN

Merdeka.com - Salah satu agenda reformasi birokrasi yang wajib dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah dari sisi pembenahan budgeting atau pengelolaan anggaran negara. Setelah itu efisiensi dalam tubuh birokrat agar dapat bersaing dengan swasta maupun luar negeri.

"Prioritas pertama memperbaiki budget dulu supaya sehat ya naikkan minyak, kurangi yang enggak perlu untuk aparat negara yang gemuk. Itu saja yang dilakukan segera," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi usai mengikuti 'Reformasi Birokrasi Summit' di Jakarta, Selasa (9/9).

Dia mengkritik rendahnya produktivitas PNS selama ini. Penilaian itu nampak jelas dari pelayanan dalam pengurusan perizinan di mana seringkali pengusaha memberikan uang pungli agar proses berjalan dengan cepat.

"Lihat saja di luar negeri semakin hebat karena di sana persaingan antara PNS dengan swasta saling mendukung untuk membuat negara efisien. Kalau kita enggak, PNS banyak menghambat dengan segala pungli dan lain-lain itu membuat kita tumbuh tidak sangat kompetitif," jelas Sofjan.

Sofjan juga mengingatkan Jokowi-JK dalam penyusunan kabinet. Dia berharap jajaran kabinet harus diisi oleh orang-orang yang kompeten baik berasal dari profesional maupun partai.

Adapun soal wacana perampingan kementerian/lembaga, Sofjan melihat itu bukan persoalan yang perlu diprioritaskan. Dalam artian, tetap dilaksanakan sambil menjalankan pemerintahan. Sebab, proses perampingan membutuhkan waktu yang lama atau sekitar 10 tahun.

Dia mencontohkan di era kepemimpinan Gus Dur untuk menghapuskan kementerian penerangan dan sosial tidak cukup dilakukan dalam waktu 2 tahun.

"Jangan dilakukan sekarang itu sambil jalan. Kita lihat mana yang perlu dirampingkan ya dirampingkan jangan rampingkan sekarang nanti tambah persoalan baru, sedangkan persoalan kita banyak sekali. Itu harus dilakukan bertahap," ucap dia.