JK sebut aturan pencekalan lejitkan rasio pajak ke 18 persen
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pencekalan terhadap pengusaha penunggak pajak merupakan penerapan undang-undang. Dia yakin pencekalan ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
Selain itu, JK juga meyakini aturan ini akan menggenjot rasio pajak Indonesia dari saat ini sekitar 14 persen menjadi 18 persen.
"Iya kalau ini kita baru 14 persen kita punya tax ratio, masih di bawah 20 persen. Kalau kita disiplin bisa 16-18 persen, sama dengan negara lain," ucap JK di Kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).
Bos PMI ini menyatakan hukuman pencekalan terbilang ringan untuk penunggak pajak jika dibanding negara lain. JK mencontohkan, di Amerika, penunggak pajak langsung masuk penjara.
"Penunggak pajak bisa dicekal, bisa ditahan malah. Itu undang-undang. Masih lumayan kita, di Amerika itu langsung masuk penjara," papar JK.
JK menegaskan, penunggak pajak yang dicekal maupun ditahan nantinya tetap wajib melunasi tunggakan pajaknya. "Itu harus, harus bayar, jadi sebelum ditahan bayar dulu lah. Mesti begitu. Jangan nanti udah ditahan (cekal) tapi gak mau bayar. Bayar dulu," tutur JK.
JK berharap aturan ini tidak lantas membuat pengusaha khawatir lantaran yang dibidik pemerintah adalah pajak dari keuntungan usaha. Usaha yang belum menghasilkan keuntungan belum dibebani ketentuan tersebut.
Sementara, terkait tax amnesty atau pengampunan pajak yang diwacanakan Kementerian Keuangan, menurutnya bisa diterapkan dalam kondisi tertentu.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaAturan Disahkan Jokowi, THR PNS Cair 10 Hari Jelang Lebaran dan Gaji ke-13 Cair Juni 2024
Sementara THR bagi CPNS terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Besaran Pajak Aset Kripto Diminta untuk Ditinjau Ulang, Ini Sederet Alasannya
Saat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaOJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya