JK: Kalau WNA bebas beli rumah tanpa batas nilai, kampung bisa penuh
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan untuk mengkaji opsi membuka kepemilikan properti berupa apartemen dan rumah tapak di kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk warga negara asing (WNA), tanpa batasan harga. Alasannya, batasan harga yang ditetapkan Rp 5 miliar lambat laun akan mengalami perubahan.
Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju jika opsi membuka kepemilikan properti untuk WNA dibarengi pembebasan dalam hal harga. JK sepakat jika batasan harga di atas Rp 5 miliar.
Wapres punya alasan sendiri. Menurutnya, pembatasan harga diperlukan untuk menjamin hak warga negara Indonesia (WNI) memiliki tempat tinggal tanpa khawatir direbut orang asing.
"Kalau yang beli-beli rumah yang Rp 50 juta-100 juta nanti penuh itu kampung-kampung. Karena itu ya hanya yang di atas Rp 5 miliar (boleh dimiliki WNA). Di mana-mana negara seperti itu, ada batasnya," tutur JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (24/7).
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kementerian masih memfinalisasi draf peraturan menteri yang mengatur tentang kepemilikan properti oleh asing. Draf tersebut akan dikoordinasikan dengan draf terkait yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan ditargetkan rampung sebelum akhir 2015.
Dalam draf tersebut, Ferry mengusulkan untuk membuka kepemilikan asing pada rumah pangsa atau apartemen tanpa batasan harga.
"Menurut saya tidak usah ada batasan harga, karena Rp5 miliar untuk hari ini, nanti tahun depan bisa berubah," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (22/7).
Meskipun tidak mengatur batasan harga, WNA yang ingin membeli properti di Indonesia wajib mengantongi izin tinggal dari pemerintah. Syarat kedua, lanjutnya, WNA tidak boleh membeli rumah yang disubsidi oleh pemerintah.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warga Indonesia Beli Gula & Kopi Jalan Kaki ke Malaysia, Prajurit TNI Langsung Memeriksanya 'Lain kali belanja di Indonesia Ya'
Masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memilih belanja kebutuhan rumah tangga ke Malaysia dengan berjalan kaki.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Minta Warga Tak Panik, Kepala Daerah Ini Ungkap Penyebab Harga Bahan Pokok Naik di Pasaran
Meski harga mengalami kenaikan, Pj Wali Kota memastikan pasokan beras dan sembako masih aman.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaLewati Jembatan Mengerikan, Begini Penampakan Markas KKB Kini Dikuasai TNI, Banyak Barang Berbahaya
Prajurit TNI berhasil kuasai markas KKB hingga temukan barang berbahaya. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaQ&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaDebat Pilpres: Prabowo Janjikan 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat Tak Mampu
Debat Pilpres: Prabowo Janjikan 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat Tak Mampu
Baca Selengkapnya