JK: Banyak pertemuan sedikit pelaksanaan, ini terjadi di Indonesia
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyadari Indonesia terlalu sering mengikuti pertemuan internasional membahas berbagai persoalan kehidupan, mulai dari Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, hingga sisterm perdagangan global. Namun, berbagai pertemuan itu tak mampu mendorong perbaikan di Tanah Air.
"Begitu banyak pertemuan di Rio, Bali, Kopenhagen, dan nanti di Paris. Bagaimana kita menerapkan program ini secara berkelanjutan?" ujar JK saat Tropical Landscape Summit, Jakarta, Senin (27/4).
Dia melanjutkan, "Terkadang banyak pertemuan tapi tidak terlalu banyak pelaksanaan. Ini terjadi di Indonesia."
Menurut JK, ada empat hal membuat suatu negara dipandang baik dan terhormat dalam pergaulan internasional.
Pertama, pelaksanaan sistem demokrasi. "Tanpa demokrasi negara lain akan melawan anda. Seperti yang terjadi di Iran melawan Amerika Serikat."
Kedua, penegakan hak asasi manusia. "Jika tidak menghormati HAM, maka semua negara akan melawan anda," ucapnya.
Ketiga, sistem ekonomi berorientasi pelestarian alam. "Jika kita tidak menerapkan ekonomi yang ramah lingkungan maka orang di seluruh dunia tidak akan membeli produk Anda."
Terakhir, menegakkan keadilan dan memerangi kemiskinan. "Karena jika tidak ada itu maka kita tidak memiliki keadilan di negara kita."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Pemilu 1955 Bertujuan untuk Dua Hal, Simak Penjelasannya
Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Boleh Kampanye, Perludem Minta Publik Awasi Setiap Aktivitas Presiden
Menurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaPuluhan Pemantau Pemilu Asing Bakal Cek Pencoblosan Capres dan Cawapres 14 Februari
Kunjungan pemantau pemilu asing itu merupakan program KPU bernama Indonesia's Election Visit.
Baca SelengkapnyaTak Lagi Jadi Presiden, 42 Program Jokowi yang Belum Selesai Bakal Tetap Dilanjutkan
Sebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.
Baca SelengkapnyaBulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDirut Semen Indonesia: Aspek Keberlanjutan Bukan Sekadar Pemenuhan Aturan
SIG memiliki fokus menciptakan program-program inovasi lingkungan dan sosial berdasarkan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya