Merdeka.com - Kasus polis jatuh tempo dan tekanan likuiditas yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus menuai banyak gugatan, salah satu yang terbaru ialah mendesak pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) di tanah air.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan ada sejumlah tantangan pendirian lembaga penjamin asuransi di Indonesia.

Pertama, terkait besarnya modal awal untuk pembentukan lembaga baru di industri keuangan. Selain itu, ini juga akan menambah beban perusahaan asuransi karena harus membayar pungutan (fee) tambahan untuk penjaminan.

"Sifat industri asuransi ini berbeda dengan perbankan sehingga kita harus melihat terlebih dahulu industri asuransi ini secara menyeluruh," ungkapnya di Jakarta, Selasa (19/11).

Industri Asuransi sendiri sebenarnya sudah sejak lama berharap agar pendirian lembaga penjamin premi segera direalisasikan. Apalagi, pembentukannya memang sudah diamanatkan oleh undang-undang yaitu sesuai amanat Undang Undang No 40 2014 tentang Asuransi.

"Dan yang penting bagaimana menjaga industri asuransi ini secara sehat, agar tidak timbul moral hazard jika pemerintah mengatakan oke kita jamin polis asuransi," jelas Halim.

Pendirian lembaga penjamin premi sendiri secara fungsi hampir sama dengan LPS. Diharapkan, terbentuknya lembaga premi di tanah air akan dapat menambah keamanan bagi pemegang polis.

Pembentukan Panja

Ketua Komisi XI Dito Ganindito dalam rapat tertutupnya dengan Otoritas Jasa Keuangan kemarin (18/11) bahkan menyebut pihaknya akan membentuk panitia kerja (Panja) untuk menuntaskan masalah Asuransi Jiwasraya, Bank Muamalat, hingga AJB Bumiputera.

"Dalam waktu dekat (pembentukan panja). Kesimpulan sudah kita masukkan dalam waktu yang secepat-cepatnya," ujarnya.

"Kami akan membuat UU lembaga penjamin asuransi. Pokoknya banyaklah detail, saya tak bisa kasih tahu sekarang karena nanti parsial-parsial. Tapi ada penyelesaian dari Pemerintah, akan kami kawal," tegas dia.

Jiwasraya Berjuang untuk Nasabah

Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasangko mengakui, saat ini perseroan memang tengah menghadapi 2 persoalan serius mulai dari seretnya likuiditas perseroan, hingga pada defisit kecukupan modal berdasarkan risiko perusahaan asuransi atau risk base capital (RBC).

"Yang harus digarisbawahi bahwa Kami beserta pemegang saham akan terus mencari solusi untuk 2 masalah tadi, dan berjuang untuk nasabah. Jadi Kami percaya bahwa para nasabah akan bersabar ketika mengetahui apa yan sedang dilakukan manajemen bersama pemegang saham," ujar Hexana saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa siang (19/11).

Seperti diketahui, mengacu pada bahan paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR pekan lalu, manajemen baru Jiwasraya sedang membutuhkan dana segar untuk menutup defisit likuiditas perusahaan, pasca kesalahan penempatan portofolio investasi yang dilakukan manajemen lama, di bawah pimpinan Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo.

Sebagai siasat demi memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut, manajemen baru bersama Kementerian BUMN selaku pemegang saham Jiwasraya telah merancang 5 skenario penyelamatan mulai dari: pencarian investor strategis untuk Jiwasraya Putra, pembentukkan Lembaga Penjamin Polis (LPP), pembentukan holding BUMN sektor keuangan hingga merilis produk-produk asuransi dengan menggandeng perusahaan reasuransi atau financial reasuransi (Finre).

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com