Merdeka.com - Kemacetan seakan tak pernah ada habisnya di DKI Jakarta. Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta demi menghilangkan salah satu masalah di ibu kota negara ini. Salah satunya adalah menghilangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Rencana ini sebetulnya telah diembuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tahun lalu. Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut kala itu melemparkan rencana ini bersama penambahan bus angkutan kota baru untuk dikaji sebagai solusi masalah kemacetan.

Setahun berlalu, saat ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali melemparkan wacana tersebut. Beberapa kalangan menilai hal ini secara beragam.

"Rencananya kita mau menghilangkan BBM bersubsidi dari Jakarta. Kita akan meminta kepada menteri ESDM untuk menghentikan suplai BBM bersubsidi di Jakarta," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/12).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik melihat rencana ini akan berdampak besar pada pengurangan pengeluaran negara. Sebab, DKI termasuk wilayah dengan tingkat konsumsi BBM terbesar di Indonesia.

Senior Vice President Fuel Marketing dan Distribution PT Pertamina, Suhartoko, mengungkapkan bahwa Jabodetabek saat ini menyedot 50 persen dari kuota konsumsi BBM bersubsidi nasional. Dari catatan perseroan, tahun ini, konsumsi BBM jenis premium nasional sudah mencapai 83 ribu kiloliter (KL) per hari.

"Untuk yang 50 persen sisanya dibagikan ke seluruh wilayah di Indonesia," ujarnya.

Sementara, berdasarkan data BPH Migas, konsumsi BBM bersubsidi untuk Jakarta ialah 3 juta KL. Rinciannya ialah 2,2 juta KL premium dan 800.000 KL solar. Maka nilai subsidi BBM untuk ibu kota negara Indonesia ini diperkirakan mencapai Rp 15 triliun dalam satu tahun.

Menteri Perindustrian Muhammad Sulaiman Hidayat menilai rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan langkah yang berani. "Saya anggap itu (penghapusan subsidi BBM) berani. Bilang sama Ahok (panggilan Basuki-red), itu bagus," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa (17/12).

Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memberikan catatan pada rencana Pemprov DKI Jakarta ini. Menurutnya, pemerintah tidak boleh begitu saja lepas tangan pada kehidupan rakyat miskin.

Pemikiran Hatta berangkat dari fakta bahwa setiap daerah khususnya Jakarta pasti memiliki rakyat ekonomi kelas bawah. "Tapi tak semua masyarakat Jakarta ini mampu. Tetap harus ada subsidi," terang dia.

Dia menyarankan, jika memang Pemprov DKI Jakarta ingin menghilangkan BBM bersubsidi di wilayah pemerintahannya, maka harus mengalokasikan dana subsidi BBM tersebut ke sektor lain.

"Tak diberikan dalam bentuk BBM namun bentuk lain, apakah pendidikan, atau kesehatan," ujar Hatta.