Jero Wacik bantah sektor migas dikuasai asing
Merdeka.com - Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) diklaim sangat menguntungkan negara. Sebab, dalam sistem itu negara mendapat keuntungan jauh lebih besar dibanding perusahaan pengelola.
Menteri ESDM Jero Wacik sekaligus membantah pernyataan yang menyebutkan sektor migas dikuasai perusahaan asing. "Mereka ini sebetulnya kontraktor perusahaan minyak. Ini di masyarakat biar tidak merasa kok semua dikuasai asing, mereka tidak menguasai, hanya kontraktor. Ladangnya milik kita, mereka jadi tukangnya," ujar Jero Wacik di kantornya, Jakarta, Senin (11/11).
Jero Wacik mengklaim kebijakan ini sukses dan mendatangkan keuntungan besar bagi negara. Lantaran faktor itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo disebut-sebut tertarik dan berencana menerapkan sistem ini di sektor kelautan dan perikanan.
"Saya senang Pak Cicip, Menteri Kelautan, mengikuti pola bagi hasil migas untuk kelautan," kata Jero Wacik.
Dia menuturkan alasan Cicip tertarik mengadopsi sistem ini. Salah satunya lantaran keuntungan yang diperoleh negara jauh lebih besar, sekitar 85 persen. Sementara perusahaan pengelola hanya mendapat keuntungan 15 persen.
"Sistem ini bagus karena kita hemat biaya tapi bagian kita gede," terang dia.
Mantan menteri pariwisata ini menjelaskan, ada keuntungan lain yang diperoleh dari sistem bagi hasil ini. Keuntungan itu berupa dana modal pengelolaan migas yang tergolong besar, tidak harus dikeluarkan dulu oleh pemerintah. Melainkan ditanggung terlebih dulu oleh perusahaan pengelola.
"Mereka talangi, mereka kerja, kita kontrol. Nanti hasilnya dibagi di minyak, kita dapat 85 persen mereka 15 persen," ungkap dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini
Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca SelengkapnyaSempat Mangkrak, Embung Senilai Rp2,5 Miliar di Kebumen Ini Justru Terbengkalai dan Ciptakan Masalah Baru bagi Warga
Proyek bendungan itu sempat mangkrak diduga karena kontraktornya tidak dibayar.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta
Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Keluarga Syahrul Yasin Limpo Ikut Tentukan Kontraktor Proyek di Kementan
KPK mengatakan, keluarga Syahrul Yasin Limpo diduga terlibat dalam menentukan kontraktor yang akan menggarap proyek di Kementan RI.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Hakim Dirawat di Rumah Sakit, Sidang Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Ditunda
Sidang kemudian bakal kembali digulir dengan agenda yang sama pada pekan depan.
Baca SelengkapnyaCek Beras di Pasar Induk Cipinang, Jokowi Klaim Stok Melimpah
"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.
Baca Selengkapnya