Jero: Penambahan kuota BBM tidak perlu izin DPR
Merdeka.com - Dengan dipastikan jebolnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah masih menghitung tambahan kuota BBM tersebut. Pasalnya, pemerintah akan mengajukan ke pihak DPR terkait tambahan tersebut.
"Iya itu, tambahannya nanti sedang dihitung," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (16/7).
Menurut Jero Wacik, penambahan kuota BBM tersebut tidak perlu mengajukan permintaan ke pihak DPR. Padahal, penambahan kuota BBM harus dengan persetujuan legislatif. "Tapi tidak perlu ajukan surat ke DPR," tegasnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo beberapa waktu lalu mengatakan pemerintah sudah mengajukan tambahan dan mengirimkan surat ke pihak DPR.
“Dari kita sebetulnya sudah menyampaikan surat kepada DPR untuk membicarakan permintaan perubahan volume BBM bersubsidi. Tapi belum dibalas,” kata Evita. Namun, dia belum bisa merinci berapa besaran tambahan volume yang diminta.
Pemerintah mengaku optimis bahwa konsumsi BBM bersubsidi tahun ini akan melampaui kuota yang telah ditetapkan dalam APBN P 2012 yaitu 40 juta kiloliter. Pemerintah memperkirakan konsumsi BBM tahun ini bisa mencapai 43 juta kilo liter.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaCak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaPertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaSangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaPertamina mempertimbangkan evaluasi harga serta kebutuhan masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca Selengkapnya