Jeritan pengusaha pada Jokowi soal kendala transportasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim di era kepemimpinannya bakal memajukan moda transportasi umum khususnya darat. Namun, bukannya membaik, kondisi transportasi darat kini justru memburuk. Salah satunya akibat kurangnya infrastruktur.

Padahal, kebutuhan transportasi umum telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Akan tetapi sejumlah kalangan menuding sektor ini kerap diabaikan pemerintah dan menjadi tidak aneh jika warga beralih ke transportasi pribadi.

Menurut Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, untuk membangun transportasi umum berbasis bus rata-rata hanya diperlukan tidak lebih Rp 1 triliun kecuali Jakarta. Bahkan kota kecil dan sedang pembangunan transportasi umum cukup Rp 500 miliar, di mana Indonesia tercatat memiliki 550 kota.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) Eka Sari Lorena menyebut moda transportasi umum khususnya di darat mampu sejajar dengan yang ada di AS dalam waktu 15 tahun mendatang.

"Saya rasa bisa dalam kurun waktu 15 tahun, angkutan umum kita dapat menyamai AS," ujar Eka saat Launching Bedah Buku Membela Angkutan Umum di Pondok Indah Mal, Jakarta Selatan.

Namun, lanjutnya, bukanlah hal yang mudah guna mencapai momentum tersebut. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, operator serta masyarakat yang notabenenya sebagai konsumen.

Eka mengungkapkan sejumlah kendala yang menghambat kemajuan pembangunan transportasi umum. Apa saja kendala itu sebetulnya? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Insentif tak kunjung diimplementasikan

Eka Sari Lorena mengeluhkan tak kunjung diberikannya insentif oleh pemerintah untuk angkutan darat. Menurutnya, penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) membuat pengusaha angkutan darat dilema."Insentif lain sampai hari ini belum kunjung datang, itu namanya bukan mau membangun angkutan umum. Itu namanya mau mematikan angkutan umum," ujarnya.Dia mengungkapkan salah satu contoh insentif itu ialah pemberian diskon untuk biaya balik nama angkutan bus sebesar 70 persen dan truk 50 persen. Padahal, aturan ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, namun masih banyak pemerintah daerah belum mengimplementasikannya."Aturan itu harusnya sudah diberlakukan sejak Januari 2015. Sekarang sudah Mei 2015 kok masih belum juga," tuturnya.

Pemda jadi penghambat

Organda menuding pemerintah daerah menjadi biang kerok lambannya perbaikan layanan angkutan darat. Pasalnya, pemda kerap enggan mengimplementasikan aturan insentif untuk angkutan darat yang bahkan telah ditetapkan pemerintah.Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena mengatakan pemda kerap merasa khawatir bakal kehilangan penerimaan karena pemberian insentif tersebut. Padahal, pengusaha sangat membutuhkan insentif akibat tingginya biaya ekonomi semisal pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM)."Banyak orang melihat kalau memberikan insentif fiskal untuk angkutan umum, mereka berpikir akan rugi penerimaan pajaknya. Padahal, tidak boleh berpikir seperti itu," ujarnya.

Suku cadang masih bergantung impor

Ketua Umum Organisasi Angkutan darat (Organda) Eka Sari Lorena mengungkapkan alasan mengapa penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) tak diikuti oleh tarif angkutan. Menurutnya, variabel pembentuk tarif angkutan tidak semata dari bahan bakar. Harga suku cadang seperti oli dan ban juga sangat menentukan."Waktu (BBM) turun harusnya tarif juga turun. Tapi mohon maaf, tarif itu bukan dari BBM saja," ucapnya saat ditemui di Jakarta.Eka menuturkan harga suku cadang kendaraan tak pernah turun sejak November tahun lalu. Penyebabnya ialah pelemahan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat."Dan 60 persen sparepart kita masih beli dari luar negeri," ujarnya.Maka dari itu, pihaknya meminta pemerintah memberikan solusi menyeluruh. Bukan hanya untuk satu masalah. "Jadi kalau mau ada perubahan tidak bisa hanya sektoral, harus komprehensif. Pola insentifnya, implementasi insentifnya. Dan ini memang tantangan Kemenhub, karena sebenernya mereka kan atur tarif untuk AKAP ekonomi. Kalau untuk lainnya kan Pemda."

Marak pungli

Pemerintah diminta menindak tegas praktik pungli (pungutan liar) yang marak dialami bus AKAP (Antar Kota antar Provinsi). Pasalnya, praktik tersebut terbukti menyumbang kerugian negara hingga puluhan triliun Rupiah."Harus dipastikan tidak ada pungli lagi, pungli itu puluhan triliun per tahun, kalau pemerintah menjamin tidak ada pungli, puluhan triliun bisa menjadi berapa stasiun atau terminal," ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.Agus menambahkan, dengan diberantasnya praktik pungli maka target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang senilai Rp 50 triliun per tahunnya bakal bisa dicapai."Imbalannya, mendapatkan pengaturan rute untuk angkutan darat, kemudian mendapatkan insentif di subsidi, tidak bisa mengatur tanpa memberikan insentif," tuturnya.