Merdeka.com - Implementasi UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menimbulkan masalah baru. Kemarin, duta besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori mendatangi Menteri Perindustrian dan mengancam akan menggugat aturan hilirisasi ini ke WTO.

Menurut Hidayat, sebelum ke WTO, Jepang akan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk membicarakan masalah ini secara G to G atau antara kedua pemerintahan kedua negara.

"Jepang akan menemui Indonesia menemui Pak Hatta terkait pertemuan G to G mengenai masalah ini. Saya bilang silakan saja," ucap Hidayat ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (19/3).

Jika pertemuan dua negara tidak memberikan hasil yang memuaskan, Jepang akan gugat aturan hilirisasi ini ke WTO.

"Kalau opini sama kuat sampai engga ada jalan keluar mereka mau diwasiti WTO. Saya bilang silakan saja. Kami menjalankan ini perintah UU. Kalau ada UU baru mereka harus mengikuti. Kami juga ingin membantu karena Jepang adalah investor terbesar di Indonesia," katanya.

Dalam pertemuan kemarin, Hidayat menawarkan beberapa solusi ke Jepang. Salah satunya, Jepang disarankan merelokasi pabriknya ke Indonesia. Kedua negara dinilai sama-sama membutuhkan. Di mana Indonesia butuh teknologi dan Jepang butuh bahan baku.

"Realokasi ke Indonesia atau investasi perusahaan nikel dipayungi kedua negara. Problemnya sekarang Indonesia stop ekspor bahan mentah nikel. Pemerintah Jepang mau bicara dengan Indonesia. Saya juga diminta ikut bicara dengan menko agar bisa diselesaikan secara G to G," tutupnya.