Jepang ingin negosiasi ulang soal harga tebusan Inalum
Merdeka.com - Penyelesaian pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari konsorsium Nippon Asahan Alumunium (NAA) masih belum menemukan titik terang. Akhir pekan lalu pemerintah menyatakan, keputusan nilai tebusan Inalum akan diputuskan melalui badan arbitrase internasional.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan, yang belum disepakati hanya soal nilai tebusan. Sedangkan untuk status dari Inalum sudah jelas, yakni milik Indonesia.
"Bagi kami yang penting kepemilikan sudah beralih dan manajemen sepenuhnya dipegang oleh Indonesia. Kepemilikan dan semua aset itu ditransfer ke Indonesia," ujar Hidayat di Istana Bogor, Senin (4/11).
Hidayat menuturkan, pihak Jepang masih ingin bernegosiasi ulang soal nilai tebusan sebesar USD 558 juta atau sekitar Rp 6,14 triliun. "Saya mendapat indikasi bahwa nanti hari Rabu akan diajak berdialog mencari beberapa kemungkinan yang lebih praktis," katanya.
Pemerintah dan pihak Jepang sama-sama masih mencari opsi lain di luar penyelesaian melalui badan arbitrase internasional. Sebab, jika melewati arbitrase, banyak waktu terbuang.
"Tentu saja kalau ada pilihan atau opsi lain yg membuat ini lebih cepat, tanpa mengurangi kepastian hukumnya, kita lihat saja nanti mulai Rabu depan akan dimulai dialog kembali, mana tahu ada opsi yang lebih baik," jelasnya.
Secara tegas dia menyebutkan, opsi yang terbaik untuk penyelesaian pengambilalihan Inalum tentu tidak melalui arbitrase. Mantan ketua umum Kadin ini mengklaim, pihak Jepang sepertinya juga punya niat baik dengan menyelesaikan melalui negosiasi dan dialog ulang. Kemungkinan besar, Jakarta akan dijadikan tempat untuk dialog antara dua belah pihak.
"Dia (Jepang) menyatakan kepada kami bahwa untuk sementara dia belum mendaftarkan ke arbitrase, masih ingin berdialog. Jadi ada kemungkinan kita membuka kembali opsi pembicaraan. Kami tanggapinya positif," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Badan Nasional Arief Prasetyo Adi mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca SelengkapnyaBelut Jepang, juga dikenal sebagai unagi, memiliki harga yang relatif mahal di Jepang.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaTinggal di Jepang lebih dari 10 tahun membuka peluang bisnis yang bisa diterapkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTriyono khawatir kenaikan harga minuman manis dalam kemasan nantinya akan membebani daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya