Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil PT Freeport Indonesia untuk membahas mengenai perpanjangan kontrak dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. DPR juga meminta kesiapan Freeport dalam merubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kami sebagai fungsi dari pengawasan, ingin meminta penjelasan terkait perpanjangan KK PT Freeport Indonesia dan pembangunan smelter di dalam negeri," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi, Jakarta, Senin (6/7).

Rapat tersebut dihadiri oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin beserta jajaran direksi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang memperpanjang kelangsungan usaha PT Freeport Indonesia hingga 20 tahun, untuk mengeruk tambang tembaga di Papua. Perpanjangan itu diberikan setelah Freeport memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memastikan, perpanjangan kelanjutan usaha ini tidak melanggar ketentuan. Sebab, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) setuju untuk mengubah ‎hubungan kerja dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan, ‎perpanjangan KK diajukan paling cepat dua tahun, atau paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir. Mengacu pada aturan tersebut, Freeport seharusnya mengajukan perpanjangan paling cepat pada 2019 sebab kontraknya baru berakhir 2021.