Merdeka.com - Rapat kabinet terbatas di Istana Negara hari ini, Rabu (20/8), menetapkan momen menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sidang gugatan hasil pemilihan presiden masuk kategori siaga satu. Oleh sebab itu, militer dan polisi akan dikerahkan menjaga situasi negara tetap kondusif.

Pengamanan sipil di area sekitar MK dijalankan kepolisian. Sedangkan TNI punya tugas khusus menjaga kondisi pasar.

"Dari paparan Panglima TNI tadi, personel TNI akan dikerahkan di sentra-sentra ekonomi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung selepas rapat di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus meminta masyarakat tenang. Pendukung capres nomor urut satu, Prabowo Subianto , maupun massa Presiden Terpilih versi KPU Joko Widodo diminta dapat mengendalikan diri apapun hasil putusan MK .

Terkait penumpukan massa di sekitar gedung MK , besok (21/8), menko menyatakan itu hal yang wajar. Investor dan pelaku pasar dijamin bisa beraktivitas seperti biasa.

"Masyarakat dan pelaku pasar diharapkan dapat memahami bahwa langkah ini tidak akan berpengaruh pada perekonomian," kata pria akrab disapa CT itu.

Persis sesudah ada pengumuman putusan MK yang sifatnya final, SBY dijadwalkan menggelar konferensi pers. Presiden dan jajaran menunda lawatan ke Papua, sampai situasi besok terpantau utuh.

Dalam rapat di Istana Negara tadi, selain menteri bidang perekonomian, hadir pula Panglima TNI Moeldoko , Kepala BIN Marciano Norman , serta Kepala Polri Sutarman .

"Semua antisipasi sudah dilakukan. Yang besok rencananya ke Papua sudah menunda ke lusa, karena presiden pengen meyakini kondisinya. Kalau dari suasana keamanan aparat kita mampu, tapi presiden ingin mengelola politiknya, untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu," urai CT.