Jawaban pemerintah saat rakyat bingung cari gas 3 kg & harganya naik
Merdeka.com - Belakangan ini, masyarakat tidak hanya dipusingkan dengan kenaikan harga beras, tapi juga perkara gas 3 kg. Masyarakat di beberapa daerah menjerit soal langkanya gas melon ini.
Masyarakat di Binjai, Sumatera Utara, sulit memperoleh gas subsidi ini. Hal serupa juga terjadi tak jauh dari ibu kota Jakarta. Gas 3 kg juga 'menghilang' di Depok dan Bogor. Kalaupun ada, harganya melonjak.
Akibatnya, warga yang terlanjur kecewa akhirnya, terpaksa harus menggunakan kayu sebagai pengganti bahan bakar gas. Meski kayu bakar sulit dicari, namun warga rupanya tak punya pilihan lain menjadikan kayu sebagai bahan bakar untuk kebutuhan memasak.
"Sudah dua minggu tidak ada gas melon di warung-warung. Karena itu, saya terpaksa gunakan kayu untuk memasak. Itu pun nyari kayu yang kering susah karena pada basah kena hujan," kata Ami Sukaesih, warga Kabandungan, Desa Sirbagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.
Kelangkaan gas 3 kilogram pun dirasakan warga Kecamatan Cijeruk. Untuk mendapatkan gas melon, warga terpaksa mencarinya hingga ke wilayah Kota Bogor.
"Di sana susah nyari gas 3 kilo. Ini juga dapetnya di Cipaku. Harganya pun melambung hingga Rp 22 ribu dari awalnya hanya Rp 16.000," kata Suherti warga Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk.
Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto berjanji akan segera menanggulangi kelangkaan pasokan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi di beberapa daerah. Menurut Dwi, kelangkaan pasokan gas subsidi semestinya tidak terjadi karena memang tidak ada persoalan dengan pasokan di Pertamina.
"Pertamina akan berusaha untuk mengendalikan. Demikian juga suplai, Pertamina tentu akan berusaha untuk supaya tidak ada kekurangan-kekurangan pasok itu. Oleh karena itu, kalau ada informasi kekurangan pasok ya kita akan segera bereaksi untuk memenuhinya," ujar Dwi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/2).
Saat rakyat kebingungan dengan menghilangnya gas 3 kg, pemerintah menanggapi santai. Pemerintah menepis anggapan terjadinya kekurangan pasokan gas 3 kg di beberapa daerah.
Merdeka.com mencatat jawaban santai pemerintah menanggapi kelangkaan gas di tengah masyarakat. Berikut paparannya.
Mungkin karena banjir
Ketika ditanya wartawan, Menko Perekonomian Sofyan Djalil terlihat kaget. Bahkan ketika disebut harga elpiji 3 kilogram mencapai Rp 25.000, Sofyan menyebut itu terjadi karena banjir melanda Jakarta beberapa waktu lalu.
"Elpiji mana (yang naik)? masa sih? Siapa bilang harga naik? kemarin kena banjir kali, harganya tetap sama, pemerintah enggak naikkan harga kok," ucap Sofyan di Jakarta, Selasa (24/2).
Tak ada masalah dengan gas 3 kg
Di saat rakyat menjerit lantaran menghilangnya gas 3 kg, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menjawab santai. Dia menegaskan, pasokan elpiji 3 kilogram tidak ada kekurangan, sehingga tidak ada masalah.
"Sebenarnya tidak ada masalah itu, karena suplai cukup. Mungkin satu tempat saja. Intinya suplai saja. Subsidi tetap, Pertamina kan enggak ada masalah mereka tinggal salurkan berapapun karena ditanggung pemerintah kalau yang 3 kg," katanya.
Banyak peminat gas 3 kg
Wakil Presiden Jusuf Kalla akan segera memanggil PT Pertamina untuk mendapatkan penjelasan terkait kondisi tersebut.
JK sapaan akrabnya menilai, seharusnya pasokan gas 3 kg tidak mengalami kelangkaan. "Saya akan ngomong dengan orang Pertamina. Memang saya kira tidak perlu, kita cukup stok macam-macam," ucap JK di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (24/2).
Wapres melihat, terjadinya kelangkaan karena tingginya konsumsi gas 3 kg di masyarakat. Lebih banyak masyarakat yang menggunakan gas bersubsidi dibanding gas non-subsidi. "Terlalu banyak orang pakai barangkali ya. Tapi saya cek, mestinya tidak (kurang pasokan)," tutur JK.
Ulah agen nakal
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) I Noman Gusti Wiratmaja menduga kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (Kg) di Binjai, Sumatera Utara terjadi karena permainan agen nakal. Pasalnya, kuota gas di daerah tersebut tidak dikurangi.
Menurut Noman, penyaluran gas elpiji juga tidak mengalami kendala ke Binjai. Seharusnya, gas tidak langka karena mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Kita sudah kontak ke Binjai, Pertamina sudah cek di sana. Jadi engga ada pengurangan kuota, engga ada truk macet, normal aja. Tampaknya ada yang simpen. Mungkin juga (agen nakal) karena dari suplai engga ada truk yang mogok," ucap Noman di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/2).
Konsekuensi kebijakan pemerintah
Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto engakui telah terjadi kelangkaan pasokan gas 3 kg di kota-kota besar seperti Bekasi, Bogor dan Depok.Â
Kelangkaan gas 3 kilogram disinyalir akibat adanya peralihan masyarakat yang semula menggunakan gas 12 kilogram ke 3 kilogram lantaran harga yang semakin mahal. Terkait hal ini, Dwi menilai, wajar apabila masyarakat beralih ke gas 3 kg dengan alasan harganya yang lebih murah.
"Kalau harganya memang berbeda, itukan ya wajar-wajar saja. Selama peruntukkan 3 kilogram itu bisa dibeli oleh semuanya kalau ada perbedaan harga itukan menjadi wajar saja bagi orang untuk beralih dari 12 kilogram ke 3 kilogram. Jadi, ya itu adalah konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan," tutur Dwi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mulai 1 Januari 2024 syarat pembelian gas LPG 3 Kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Baca SelengkapnyaSelain itu, pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, yang mana emisinya sekitar 25-35 persen lebih rendah.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang belum terdata diimbau agar segera mendaftar sebelum melakukan pembelian LPG tabung 3 kg.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Subsidi LPG 3 Kg yang selalu tidak tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah resmi mewajibkan pembelian LPG 3kg pakai KTP.
Baca SelengkapnyaInsentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca SelengkapnyaMomen nyeleneh anak kos masak tak pakai kompor ini bikin geleng kepala.
Baca SelengkapnyaPGN memperketat pengamanan dan meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah insiden keamanan yang dapat mengganggu ataupun merugikan lingkungan.
Baca SelengkapnyaMenurut Presiden Jokowi, kenaikan harga beras disebabkan dampak perubahan iklim
Baca Selengkapnya