Merdeka.com - Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi saat ini. Salah satunya, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) melakukan kenaikan tarif listrik untuk 5 golongan yang mulai berlaku per 1 Juli 2022 ini.

Pada saat yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan, inflasi per Juni 2022 secara tahunan berada di angka 4,35 persen. Itu jadi yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir.

Kepala BPS, Margo Yuwono bahkan memperkirakan, lonjakan tarif listrik akan turut mendongkrak angka inflasi pada bulan ini.

"Pemerintah di Juli ini akan menaikan tarif listrik. Juga ini ke depan mempunyai potensi untuk memacu inflasi di Juli. Besarnya nanti akan kita lihat di rilis bulan depan," ujar Margo Yuwono, Jumat (1/7).

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, lonjakan tarif listrik untuk sebagian golongan tersebut jadi satu kebijakan yang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari.

"Untuk penyesuaian automatic tarif adjustment bagi keluarga mampu kurang tepat sasaran, dan itu direalokasi ke program lain. Itu hanya berdampak bagi 2,5 juta pelanggan dari 83 juta pelanggan kami," ungkapnya.

Sudah Diperhitungkan

Darmawan mengatakan, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) tersebut bahkan sudah diperhitungkan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga tidak akan begitu berpengaruh terhadap lonjakan inflasi.

"Dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sudah menghitung dampaknya pada inflasi, sebesar 0,019 persen dampak terhadap inflasi. Sehingga dampak terhadap perekonomian minimal," sebut dia.

Menurut dia, kenaikan tarif listrik juga jadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, bahwa alokasi dana negara yang tadinya kurang tepat sasaran bisa menjamah penerima yang lebih berhak.

"Koreksi (tarif listrik) ini merupakan filosofi, bahwa setiap tetes bantuan baik kompensasi maupun subsidi, bisa diterima penerima yang betul-betul berhak," tegas Darmawan.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com