Merdeka.com - PT Asuransi Jasindo (Persero) mengincar premi asuransi gedung perkantoran di ibu kota baru. Hanya saja, untuk menggaet potensi di ibu kota baru tersebut, Jasindo tidak sendirian. Pihaknya menggandeng pihak swasta untuk berekspansi ke Kalimantan Timur.

Direktur Keuangan dan Investasi Jasindo, Didit Metha Pariadi mengatakan, setidaknya Jasindo saat ini telah bersinergi dengan 50 perusahaan asuransi untuk berekspansi masuk ke bisnis penjaminan aset-aset milik negara.

"Di Kalimantan (Ibu kota baru) itu akan datang banyak investasi, karena nanti pola pembangunan di sana kan bekerjasama dengan swasta. Logikanya pasar asuransi sektor enginering atau keuangan akan terbuka lebar," terang dia di Bogor.

Adapun potensi aset yang bisa diasuransikan di ibu kota baru tersebut, dikatakan Didit mencapai Rp 400 triliun. Hal ini diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya ekonomi di wilayah tersebut.

Perubahan SOP

Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Sahata Tobing mengatakan, selama ini Jasindo masih identik dengan sistem kerja yang hanya bersinergi dengan BUMN. Fokus perusahaan saat ini adalah bagaimana juga meningkatkan sinergi dengan swasta.

Pengembangan bisnis penjaminan aset negara ini menjadi salah satu upaya Jasindo dalam meningkatkan sinergi dengan swasta. Harapannya ke depan mampu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar domestik dan internasional.

"Untuk bekerjasama dengan swasta ini kita akui kita harus mengubah SOP. Jadi harus ada beberapa titik yang kita pangkas, sehingga proses pelayanan akan lebih cepat. Karena swasta selama ini kan selalu cepat dan pasti," tegas dia.

Kemenkeu akan Asuransikan Gedung Ibu Kota Baru

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyebut bahwa pembangunan gedung Ibu Kota Baru yang akan dicanangkan pada 2020 akan diansurasikan ke dalam Barang Milik Negara (BMN). Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan atau bencana alam yang memungkinkan membuat rusak kontruksi bangunan.

"Ibu Kota Baru juga nanti dari awal kita siapkan. Bangun ibu kota baru kan akan kita amankan juga," kata Direktur Barang Milik Negara DJKN, Encep Sudarwan, di Kantornya, Jakarta, Jumat (22/11).

Kendati begitu, dirinya masih belum berani memperkirakan nilai ansuransi untuk kebutuhan gedung-gedung pada Ibu Kota Baru. Mengingat, saat ini pihaknya sedang melakukan perhitungan secara matang.

Dia menambahkan, implementasi ansuransi BMN untuk tahun ini baru di lingkungan Kementerian Keuangan saja. Pada 2020 ada 10 Kementerian Lembaga yang juga akan menyusul mendapatkan asuransi. Kemudian, pada 2020 dilakukan pada 20 Kementerian Lembaga, selanjutnya pada 2020 sebanyak 40 Kementerian Lembaga.