Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2020 mengalami defisit sebesar USD 864 juta. Defisit ini turun tipis dibandingkan dengan posisi Januari 2019 yang tercatat sebesar USD 1,06 miliar.

Kepala BPS, Suhariyanto, menyatakan nilai laju ekspor pada Januari 2020 tidak seimbang dibandingkan nilai impornya. Hal ini membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit.

Di mana nilai ekspor sebesar USD 13,41 miliar atau turun 7,16 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan, impor tercatat sebesar USD 14,28 miliar atau turun 1,60 persen dari Desember 2019.

"Neraca perdagangan Januari 2020 defisit USD 0,86 miliar atau USD 864 juta lebih kecil dibandingkan Januari 2019. Pada Januari 2019 defisit USD 1,06 miliar," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Pusat BPS, Jakarta, Senin (17/2).

Secara rinci, Suhariyanto membeberkan pada komoditas migas tercatat minus USD 1,18 miliar. Sedangkan, non migas mengalami surplus sebesar USD 317 juta. Defisit migas terdiri dari nilai minyak mentah yang mengalami defisit USD 481,1 juta dan hasil minyak defisit USD 935,1 juta. Namun, pada gas tercatat surplus USD 235 juta.

Dia berharap, defisit ini pun bisa diatasi dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya implementasi B30 yang diyakini dapat menekan neraca perdagangan Indonesia.

"Kalau berbagai kebijakan itu mulus di lapangan neraca perdagangan akan baik dan surplus," tandas dia.

Jokowi: Impor Baja Jadi Sumber Utama Defisit Neraca Perdagangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, impor baja yang dilakukan selama ini menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia. Data saat ini menunjukkan impor baja sudah masuk tiga besar dari total angka impor Indonesia.

"Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Baja dan Besi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2).

Dalam rapat tersebut, dibahas juga mengenai ketersediaan bahan baku bagi industri baja dan besi. Sebagaimana diketahui bahwa industri baja besi merupakan salah satu industri strategi nasional yang diperlukan industri nasional untuk membangun infrastruktur.

"Oleh sebab itu utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu. Ini tidak dapat kita biarkan terus," imbuhnya.

Dia menegaskan, perlunya untuk mendorong industri baja dan besi makin kompetitif dan kapasitas produksi makin optimal. Sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaruan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja terus dilakukan.

"Tapi saya kira juga itu tidak cukup. Laporan yang saya terima pengembangan industri baja dan besi terkendala bahan baku yang masih kurang," jelasnya.