Jamsostek: Kemenkeu melunak soal investasi jaminan sosial BPJS

Merdeka.com - Sikap Kementerian Keuangan disebut-sebut telah melunak soal pola investasi jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Setelah melalui perdebatan yang panjang akhirnya kami berhasil meyakinkan para pejabat di Kemenkeu bahwa pola investasi BPJS minimal harus sama dengan PP No 22 tahun 2004 tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial," ujar Direktur Umum & SDM Jamsostek, Amri Yusuf di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (14/11).

Dia juga mengklaim, Kemenkeu menyetujui keberlangsungan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) setelah menjadi BPJS. Aset DPKP saat ini mencapai Rp 1,7 triliun.

"Berupa rumah susun, rumah sakit, pinjaman uang muka perumahan dan juga pinjaman ke pengusaha kecil serta koperasi. Manfaat ini sudah dirasakan banyak peserta makanya harus terus dilaksanakan," katanya.

Setelah mendapat lampu hijau dari Kemenkeu terkait pola investasi itu, kini rancangan peraturan pemerintah (RPP) tengah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk segera dilaporkan pada Wakil Presiden Boediono.

"Akhir tahun harusnya sudah terbit aturan pelaksana UU BPJS," katanya.