Merdeka.com - Tim pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua menyayangkan sikap pemerintah yang tidak berani melawan kedigdayaan Freeport yang selama ini terus mengeruk hasil alam Indonesia. Tambang emas terbesar di wilayah Indonesia bagian timur itu sama sekali tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua.

Anggota Komisi X DPR yang juga anggota tim pemantau Otsus Papua dan Aceh Dias Gwijangge mengatakan, rakyat papua sama sekali tidak menikmati pajak dari Freeport. Sebab, Freeport selalu menyetor pajak ke pemerintah pusat di Jakarta.

Dia juga mempertanyakan akses ke Freeport yang seolah sangat eksklusif. Padahal mereka ada di wilayah Indonesia. "Kantor Freeport tidak ada di Papua, itu di Jakarta, pajak diambil Jakarta karena kantornya di sana. Wartawan asing dilarang masuk ke Papua dan Freeport, ada apa ini," ucap Dias yang berasal dari Papua dalam rapat bersama pemerintah di DPR, Jakarta, Jumat (5/7).

Dia meminta pemerintah pusat untuk mengikutsertakan pemerintah daerah dalam renegosiasi kontrak dengan Freeport. Selama Freeport beroperasi, masyarakat Papua tidak mendapat keuntungan apa-apa.

"Hasil Freeport sudah diambil, kami tidak dapat apa apa. Kami hanya dapat kerusakan lingkungan," tutupnya.