Merdeka.com - Kementerian Keuangan telah menggelontorkan total anggaran Rp205,20 triliun untuk meredam dampak Covid-19 dari sisi demand (konsumsi/pengeluaran). Angka tersebut terdiri dari perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun dan insentif perumahan Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) Rp1,3 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu, menyampaikan anggaran tersebut dikucurkan untuk menjaga daya beli masyarakat paling rentan yang menurun akibat pembatasan sosial serta mencukupi kebutuhan dasarnya.

"Demand itu maksudnya sisi pengeluaran di masyarakat. Demand side itu lebih dari 50 pesen dari PDB kita adalah konsumsi dan distribusi. Rumah Tangga kita berat ke pendapatan rendah, maka kita fokus dalam bentuk perlindungan sosial dulu," kata dia seperti dikutip dari laman kemenkeu, Kamis (11/6).

Dia mengatakan, anggaran tersebut menyasar masyarakat yang rentan terhadap dampak Covid-19 supaya paling tidak kebutuhan dasarnya terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah mengedepankan perlindungan sosial hingga mencapai Rp203,9 triliun dan insentif perumahan MBR.

Lebih jauh, bentuk perlindungan sosial yang dianggarkan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Rp37,4 triliun, Kartu Sembako Rp43,6 triliun, diskon listrik untuk 450 VA dan 900 VA Rp6,9 triliun, bantuan sosial (bansos) Non Jabodetabek Rp32,4 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun dan Kartu Prkerja Rp20 triliun.

Sebelumnya, Pemerintah kembali menambah anggaran dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) imbas pandemi covid-19 menjadi sebesar Rp677,2 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa rincian dana ini sudah termasuk biaya kesehatan. Sementara untuk pemulihan ekonomi sendiri nilainya sebesar Rp589,65 triliun.

"Kalau kita sebut biaya pemulihan ekonomi nasional penanganan covid ini sudah memasukkan biaya kesehatan. Untuk pemulihan ekonomi nasionalnya, kalau dikeluarkan anggaran yang untuk kesehatan itu Rp589,65 triliun," kata Febrio beberapa waktu lalu.