Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal melakukan moratorium izin tangkap di wilayah perairan Indonesia selama dua bulan. Langkah itu dilakukan untuk menginventarisir izin yang telah ada.

"Setelah itu saya mau inventarisir revenue (pendapatan) yang didapat dari izin yang keluar. Tadi di daftar hampir 5.400 sekian kapal," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

Susi menambahkan dirinya ingin mengetahui jumlah pendapatan yang diterima negara dari izin kapal tangkap tersebut.

"Saya ingin tahu pendapatan berapa? Tadi dikatakan PNBP kita Rp 300 miliar, it's too small (Terlalu kecil). Tidak compatible dengan yang dikeruk dan diambil oleh kapal tersebut. Tarif terlalu jauh dari yang seharusnya negara terima," katanya.

Susi membandingkan dengan pendapatan yang diterima Australia. Di negeri kanguru, satu kapal untuk tangkap lobster dapat USD 1 juta. "Di kita satu tahun Rp 60 juta plus izin-izin Rp 30 juta," papar Susi.

"Saya pikir sudah saatnya kita revisi yang tidak sepatutnya. Saya anggap negara dapat segitu (PNBP Rp 300 miliar) tidak pantas. Harusnya dapat lebih," ucap Susi.