Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jadi Ketua ASEAN 2023, Indonesia Fokus Perkuat Kerja Sama

Jadi Ketua ASEAN 2023, Indonesia Fokus Perkuat Kerja Sama pertumbuhan ekonomi. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Indonesia telah menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja, dengan begitu Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023. Nantinya, Indonesia akan berfokus pada penguatan kerja sama di kawasan dalam menjalankan perannya sebagai Ketua ASEAN 2023.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto R Suryodipuro mengatakan, hal ini sesuai dengan tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yakni memperkuat mekanisme dan kerja sama ASEAN.

Sejumlah kerja sama yang akan diperkuat ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia yaitu penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, antisipasi krisis pangan yang mungkin meluas sebagai dampak perang di Ukraina, penguatan kerja sama kesehatan untuk memastikan kawasan Asia Tenggara benar-benar keluar dari pandemi.

Selain itu, ASEAN akan melanjutkan pembahasan untuk implementasi local currency settlement yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat di kawasan.

"Ini seperti penggunaan QRIS yang sama se-ASEAN," kata Sidharto di sela-sela acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran HI, Jakarta, dikutip Antara, Minggu (29/1).

Hal ini merujuk pada sistem pembayaran berupa QR Code yang bisa digunakan di aplikasi dompet elektronik maupun bank berbasis digital. Kemudian, ASEAN juga akan memperkuat kerja sama bidang perlindungan HAM, khususnya untuk merespons krisis di Myanmar yang dipicu kudeta oleh militer sejak Februari 2021.

Sidharto mengatakan bahwa selama keketuaannya di ASEAN, Indonesia menargetkan hasil konkret berupa Leaders' Declaration dan Concord, seperti yang selalu dihasilkan di masa-masa keketuaan sebelumnya. Indonesia telah empat kali menjabat ketua ASEAN yaitu pada 1976, 1996, 2003, dan 2011.

Sepanjang perjalanannya, ASEAN sebelumnya telah menghasilkan tiga deklarasi yang dikenal dengan Bali Concord I pada 1976, Bali Condord II pada 2003, dan Bali Concord III pada 2011. Bali Concord I adalahTreaty of Amity and Cooperation (TAC) yang mengatur pola perilaku antarnegara anggota untuk mengedepankan cara-cara damai selesaikan sengketa di antara mereka, bukan menggunakan aksi kekerasan.

Sementara Bali Concord II merupakan kesepakatan ASEAN untuk membangun komunitas berdasarkan pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Bali Concord III pada 2011 adalah panduan dari Declaration of Conduct dalam penanganan isu Laut China Selatan yang sedang dihadapi sebagian negara anggota ASEAN dan negara di luar ASEAN.

Tahun ini, ketika ASEAN kembali berada di persimpangan jalan dengan meningkatnya persaingan geopolitik di antara negara-negara besar, ASEAN akan kembali menghasilkan Concord untuk menyikapi dinamika itu.

"Persoalan ini kan sumbernya dari persaingan antara negara-negara besar… mengingat ASEAN adalah satu-satunya forum di kawasan yang bisa menyatukan negara-negara ini untuk duduk bersama, dan sifatnya inklusif, kita hendak memanfaatkan (keketuaan Indonesia) untuk keperluan itu," ujar dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai salah satu pihak yang terlibat, memiliki tiga peran dalam momentum Keketuaan ASEAN Indonesia 2023, di antaranya penyediaan infrastruktur komunikasi, membangun komunikasi publik, serta diseminasi informasi dan substansi terkait digitalisasi dan ekonomi digital.

"Kita akan menyediakan infrastruktur komunikasi, jaringan internet misalnya, supaya proses summit atau side event nanti berlangsung secara baik dan komunikasinya lancar," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong.

Sedangkan untuk komunikasi publik, Usman menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo juga memfasilitasi peliputan media di berbagai kanal, termasuk penyediaan media center. Serta, melakukan amplifikasi komunikasi melalui berbagai side event.

"Peran Kemenkominfo juga besar dalam hal substansi, perihal pembicaraan-pembicaraan terkait dengan perkembangan dunia digital di negara-negara ASEAN," tambah Dirjen Usman.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Kemitraan ASEAN–Jepang Harus Jadi Solusi Jaga Stabilitas dan Perdamaian

Jokowi: Kemitraan ASEAN–Jepang Harus Jadi Solusi Jaga Stabilitas dan Perdamaian

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda 2 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Isu Jokowi Terlibat Dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Istana Jawab Isu Jokowi Terlibat Dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Ari menegaskan Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun

Jokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun

Jokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Bertemu PM Kamboja, Jokowi Bahas Impor Beras Kamboja

Bertemu PM Kamboja, Jokowi Bahas Impor Beras Kamboja

Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja.

Baca Selengkapnya
Kata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024

Kata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024

Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Dukungan PM Vietnam Agar Impor Beras Berjalan Lancar

Jokowi Minta Dukungan PM Vietnam Agar Impor Beras Berjalan Lancar

Jokowi mengapresiasi kemitraan strategis kedua negara yang menghasilkan kerja sama konkret.

Baca Selengkapnya