Merdeka.com - Jabatan eselon III dan IV di kementerian dan lembaga direncanakan bakal dihilangkan. Wacana tersebut dilontarkan beberapa waktu lalu menanggapi kritikan besarnya porsi anggaran untuk belanja pegawai.

Kementerian Keuangan menyatakan rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV di Kementerian atau Lembaga tidak berpengaruh signifikan pada penghematan anggaran belanja pegawai.

Sebab, penghapusan jabatan eselon tidak memangkas jumlah pegawai, sekadar memindahkan saja. Dengan demikian tetap mendapatkan gaji dan tunjangan.

"Ide dari MenPAN-RB itu jabatan eselon IV atau jabatan eselon III ke bawah tidak ada, diganti jabatan fungsional. Orangnya masih ada di situ dan hanya beralih dari struktural ke fungsional, karena kita juga harus membayar tunjangan fungsional, jadi ya penghematan saja," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (13/12).

Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana menghapus jabatan esselon III dan IV dan memindahkannya ke jabatan fungsional agar pegawai lebih berorientasi pada pekerjaan daripada jabatan.

"Selama ini orang-orang lebih berorientasi mendapatkan jabatan struktural dari pada pekerjaan," jelas Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Penerapan jabatan fungsional bertujuan agar penerapan pemberian tunjangan kinerja lebih tepat sasaran. Sebab, pemberian tunjangankinerja didasarkan pada kualitas kerja seseorang atau lembaga.

Rencananya, implementasi kebijakan ini akan dilakukan diseluruh K/L di Indonesia. "Melalui penghapusan struktur eselon III dan IV. Misalnya, eselon III itu kepala sub bagian atau sub bidang, eselon IV itu kepalaseksi. Tidak ada lagi jabatan-jabatan semacam itu. Yang ada tugas mereka,misalnya fungsi auditor, kebijakan, juru ukur, dan sebagainya," jelasnya.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan, anggaran belanja pegawai terus mengalami lonjakan signifikan selama kurun waktu empat tahun, terhitung 2006 hingga 2009.

Belanja pegawai pemerintah pusat melonjak hingga mencapai 74 persen. Sedangkan porsi belanja pemerintah daerah meningkat 77 persen selama periode tersebut.Anggota III BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, belanja pegawai pemerintah pusat pada 2006 mencapai Rp 73,25 triliun.

Alokasi tersebut meningkat hingga menyentuh Rp 127,67 triliun pada 2009. Sementara untuk belanja pegawai di pemerintah daerah pada 2006 mencapai Rp 102,33 triliun dan meroket hingga menembus Rp 180,99 triliun pada2009.

Meningkatnya porsi belanja pegawai berbanding lurus dengan semakin besarnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dalam kurun waktu empat tahun. Jumlah PNS untuk periode 2006-2009 mengalami lonjakan 21 persen, dari 3,725 juta menjadi 4,524 juta pegawai.